Selasa, 8 Juli 2025
Beranda blog Halaman 3634

PTUN Manado Tolak Gugatan Ferry Kaloh, Terkait SK Bupati Boltim Nomor 265 Tahun 2017

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Amin Musa: BPD Bisa Berhentikan Sangadi
Amin Musa

MANADO – Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado menolak gugatan Ferry Kaloh, warga Desa Mooat, Kecamatan Mooat, terkait SK Bupati 265 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Desa Mooat.

Amatan wartawan, sidang putusan dimulai pukul 10.00 WITA, Senin (26/03/2018) ini, dipimpin majelis hakim PTUN Manado, Zarina SH, Tiar Mahardi SH MH, Shalman Khalik Alfarisik SH, serta dihadiri penggugat Ferry Kaloh serta tergugat Bupati Boltim yang dikuasakan kepada Firman Mustika SH MH, Asisten I Amin Musa SH, Kabag Hukum Hendra Tangel SH MM dan Kabag Tapem Ikhlas Pasambuna.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim PTUN Zarina SH, menolak perkara Nomor 49/G/2017/PTUN Manado, yang diajukan oleh penggugat Ferry Kaloh. “Dengan demikian maka menolak segala gugatan utuh menyeluruh dari penggugat. Dan membebankan penggugat membayar biaya perkara dalam persidangan ini,” ujar majelis hakim.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Pemkab Boltim, Amin Musa, menyatakan, lega karena SK pengangkatan Sangadi Mooat dinyatakan sah. Ia juga meminta pihak penggugat untuk mau bekerjasama sehingga tercipta suasana aman dan tertib di Mooat. “Saya berharap putusan majelis hakim ini diterima semua pihak. Pemerintah berharap putusan hakim ini diterima seluruh pihak,” tutur Amin.

Sedangkan, pihak penggugat Ferry Kaloh, mengatakan, pihaknya masih akan pikir-pikir selama 14 untuk mempelajari berkas putusan hukum tersebut. Pihaknya juga berencana untuk mengajukan banding.”Saya tengah mempertimbangkan banding. Karena dalam pertimbangan-pertimbangan tidak ada dasar hukum yang jelas,” tegasnya.

Terinformasi gugatan yang dilayangkan Ferry Kaloh tersebut, disebabkan pemberhentian dan pengangkatan Roovi Pangalila selaku penjabat Sangadi Desa Mooat, yang dianggap bertentangan dgn PP 43 Tahun 2014 yang diubah PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Peliput : Dicky Mamonto

Bupati Buka Musrenbang RKPD Tahun 2019

Uploader :
totabuanews
-
0
TOTABUANEWS,BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) susunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Kegiatan diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Boltim di Aula Kantor Bupati Boltim, Senin (26/3/2018).

Dalam sambutanya, Sehan mengatakan pelaksanaan Musrenbang adalah upaya penajaman dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sejak tahap awal mulai dari Musrenbang di Desa, Kecamatan, dan Koordinasi SKPD. “Kepada semua pemangku kepentingan inilah saatnya kita memusyawarahkan sesuatu yang dianggap urgen yang harus kita selesaikan pada 2019 nanti. Itu lewat upaya dan strategi yang disebut program dan kegiatan,” katanya.

Bupati berharap kepada seluruh pemangku kepentingan agar akurat dalam perencanaan. “Saya harap bukan copy paste. Kita harus rumuskan satu rancangan program dan kegiatan pada 2019 sebagai bagian tindak lanjut dari apa yang sudah kita laksanakan dan tidak lari dari visi misi daerah,” ujar bupati.

Lanjut dikatakannya, kepada para Sangadi agar proyek fisik yang dibiayai dengan ADD harus melibatkan masyarakat. Ini agar tercipta multiplier effect yg muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. “Tujuan pembangunan ada tiga. Yang paling utama bagaimana menciptakan rakyat boltim yang cerdas, dan sehat, sejahtera. Hasil dari pembangunan akan membuat rakyat boltim sejahtera, tolak ukurnya ialah kemampuan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran,” ujar bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui Kepala Bidang Litbang James Kinontoa menambahkan tujuan diselenggarakannya Musrenbang dalam rangka untuk penetapan, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

“Tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD untuk mendapatkan masukan dan saran dari stakeholder dan masyarakat. Tahapan-tahapan perencanaan telah dilaksanakan di antaranya Musrenbang Desa di 80 desa, Musrenbang Kecamatan di 7 kecamatan, rapat forum perangkat daerah serta Konsultasi Publik,” ujarnya.

Peliput: Dicky Mamonto

Pertanyakan SK, Ketua DPD KNPI Bolmong Bakal Polisikan Awaludin CS

Uploader :
totabuanews
-
0
TOTABUANEWS, BOLMONG – Polemik dualisme kepanitian Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang kedua panitia mengklaim mendapat rekom dari DPD KNPI Bolmong dan karateker KNPI DPD Provinsi.
Hal itu ditanggapi Ketua DPD KNPI Bolmong, Anhar Pasambuna bahwa SK Karakteker kepada Awaludin Pangkey oleh DPD KNPI Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua DPD KNPI Provinsi Jackson Kumaat, perlu ditinjau kembali oleh DPD Provinsi.
“Jika benar telah dikarakteker, maka saya pertanyakan SK Musda KNPI Bolmong periode 2015-2017, sampai hari ini DPD Provinsi belum serahkan kepada saya,” ungkap Anhar, (26/3/2018).
Sejak dilantik Bulan Maret tahun 2015 di Desa Lobong Kecamatan Passi Barat yang dihadiri langsung oleh mantan Bupati Bolmong Salihi Mokodongan, Mantan Ketua DPD KNPI Bolmong Aditya Anugerah Moha serta dilantik dan dihadiri langsung oleh Ketua DPD KNPI Bolmong Jackson Kumaat.
“Sampai selesai masa jabatan saya belum kunjung menerima SK dari DPD Provinsi, saya berapa kali berkunjung ke DPD Provinsi tapi tak kunjung diserahkan. Saya heran dilantik tapi SKnya tak diserahkan,” katanya.
Sehingga untuk melaporkan struktur kepengurusan kepada Pemkab Bolmong melalui Kesatuan bangsa dan politik, sampai akhir masa jabatan tidak terdaftar. Dikarenakan struktur kepengurusan tak kunjung diserahkan.
“Untuk minta dana hiba saja dari pemerintah bolmong tak dilakukan, dikarenakan permintaan dana hiba harus di lampirkan SK  dan struktur pengurus KNPI Bolmong. Dan ini tentu sangat merugikan saya, jika karakteker ada maka ini perlu saya pertanyakan dasarnya apa,”tegas Anhar.
Anhar pun mengancam, akan melaporkan kepada penegak hukum terkait tak diserahkannya SK tersebut.
“Saya akan polisikan nanti DPD Provinsi yakni Awaludin Pangkey CS,  bila masalah ini akan panjang dengan pasal perbuatan tak menyenangkan,” tegasnya.
Peliput: Ebby Makalalag

Aktivis Ini Dukung Langkah Yasti

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Alfian-Daini

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sikap bupati Bolmong Dra Yasti Mokoagow untuk memindahkan saham senilai 1,2 Triliun milik pemkab Bolmong, dari PT Bank SulutGo ke BNI menuai dukungan berbagai pihak.

Pemindahan saham tersebut beralasan sebab, tidak ada satupun putra-putri daerah yang diakomodir dalam jajaran Divisi, Direksi maupun Komisaris di PT. BSP.

Aktivis muda Alfian Daini Firasat menilai, tindakan Bupati tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang pimpinan daerah, untuk memperjuangkan putra mongondow yang miliki kompetensi perbankan di jajaran Divisi, Direksi maupun Komisaris, terlebih bagi mereka yang sudah 10 hingga 15 tahun bekerja untuk PT BSP.

“Langkah yasti sangat tepat demi memperhatikan Kader bolmong di BSG. Sungguh BSG tidak Memperhatikan kader Bolmong maka langkah Bupati Bolmong sudah sangat tepat,” ujar Daini.

Ia berharap kedepannya putra putri BMR lebih berperan di perusahaan-perusahaan yang berada di BMR.

 

Konni Balamba

 

Tuntut Perbaikan Jalan, Puluhan Warga Mitra Mengadu Ke DPRD Sulut

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Tampak warga mitra di ruangan rapat komisi I DPRD Sulut

TOTABUANEWS, MANADO – Karena merasa tak pernah disikapi serius Pemerintah Provinsi khususnya untuk perbaikan jalan, puluhan warga dari Minahasa Tenggara mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulut untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait perbaikan infrastruktur jalan dan perbaikan harga kopra, senin (26/03/18).

Pada tuntutannya Gusman Mangerok yang mengaku koordinator masyarakat menyatakan empat tuntutan masyarakat yang merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. ”Kami mendesak anggota DPRD agar melakukan pengawasan terhadap rancangan pembangunan, karena sampai saat ini apa yang menjadi aspirasi tidak pernah direalisasikan,” Lantang Mengerok.

Sementara itu menanggapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat mitra tersebut, Edison Masengi anggota DPRD Dapil Minsel Mitra mengatakan aspirasi yang sudah disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan untuk diperjuangkan, namun untuk alokasi anggaran infrastruktur tahun 2018 atas upaya anggota DPRD dapil minsel sudah ada anggaran untuk infrastruktur di Mitra,” jelas Masengi.

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Sulut Felly Runtuwene yang menyatakan jika usulan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Mitra telah menjadi komitmen dari seluruh anggota DPRD Dapil Mitra Minsel. ”Perjuangan mendapatkan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur kami selalu sampaikan dalam setiap pembahasan anggaran, hanya saja dari pihak Executive yang menentukan karna merekalah yang memegang  dan mengetuk palu dalam hal ini Gubernur.”ujar Runtuwene.

Adapun dari masyarakat lain lewat penyampaian orasi tersebut menuntut empat hal diantaranya pemerintah agar segera memperbaiki jalan yang rusak, perbaikan harga kelapa, perbaikan jalan penghubung antara Mitra Minsel, dan kehadiran warga untuk memperjuangkan aspirasi rakyat karena janji yang sudah disampaikan oleh Gubernur hingga saat ini belum direalisasikan dan kondisi jalan rusak sudah, mereka meminta agar DPRD dapat melakukan pengawasan terkait apa yang telah dijanjikan masyarakat menilai telah ada pembiaran jalan rusak telah melanggar aturan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ketidak seriusan pemerintah dan DPRD dalam membangun jalan yang rusak telah menyebabkan banyak hal yang dikorbankan termasuk nyawa.

Selain itu Anggota DPRD yang menerima warga yakni  Billy Lombok, Decky Palinggi dan Boy Tumiwa yang juga di Dapil Minsel,Mitra.

David Rumondor

Penduduk Kotamobagu Meningkat, Cadangan Air Potensi Berkurang

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Semakin bertambahnya penduduk, dengan kebutuhan air, 205 liter per detik harus terpenuhi, membuat kualitas dan cadangan air berkurang.
Hal ini dikatakan, Kepala Bagian Perencanaan dan Produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Musli Pasambuna, Senin (26/03/2018).
“Yang pertama adalah Kabupaten Bolmong yang sampai hari ini ada di wilayah kotamobagu, oleh PDAM sendiri, dan PU KK sudah lebih dari cukup, namun, dengan pertambahan penduduk, jelas makin tinggi pola konsumsi air,” katanya.
Kebutuhan air, seiring dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Sangat berpengaruh, namun segi kualitas sendiri cukup terjamin.
“Untuk Kotamobagu, debit air juga, 10 ribu sambungan SL. Sekarang 120 liter per detik. 205 lebih untuk daerah pinggiran kotamobagu,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gunawan Damopolii mengatakan, untuk sekelas Kotamobagu, belum ada dampak yang cukup berarti.
“Untuk Kotamobagu belum terlalu bagaimana, apalagi ini daerah pegunungan,” singkatnya.
Neno Karlina

Drainase Jadi Tranding Musrembang RKPD Tahun 2018 Kotamobagu

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Banyaknya keluhan dan usulan, serta pertanyaan, tentang drainase atau saluran air, mewarnai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RKPD 2018.
Banyak pertanyaan yang diajukan seputar masalah drainase dan jalan yang ada di Kotamobagu.
“Setiap ada hujan, drainase yang ada tidak bisa menampung debit air, sehingga kerap membuat rumah warga kebanjiran,” ucap Taha Buromah, warga desa Bungko, yang mengikuti Musrembang, Senin (26/03/2018) di Ballroom Pononanoban, Hotel Sutan Raja.
Ketidak-samaan ukuran drainase, juga menjadi masalah tersendiri.
“Drainase di Jalan 19 Desember, antara Motoboi Kecil dan Poyowa Kecil juga kerap menyebabkan genangan dikarenakan, ukuran drainase sebelah sisi kiri jalan, dan kanannya tidak sama. Yang kanan, kecil sehingga tidak mampu menampung volume air dari Pobundayan dan Motoboi Kecil, akhirnya kami di sekitar Poyowa Kecil yang sering mengalami dampak, terkena genangan,” ungkap Suhida Damopolii, warga Poyowa Kecil.
Terpisah, Staf Ahli Gubernur Bidang Provinsi, Magdalena Wullur mengatakan, keluahan ini akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR), bagi pemerintah dalam berbenah.
“Ada waktunya, kan perealisasiannya tetap akan diupayakan, terutama dalam meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur, jawabannya cuma ada, sekarang dan nanti, atau justru tidak sama sekali,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu, Sande Dodo MT mengatakan, telah melakukan survey ke lokasi.
“Rencanananya pembangunan akan dilakukan di Sungai Kope. Namun, akan turun kembali melihat daerah mana yang akan diprioritaskan, disesuaikan dengan anggaran. Dan saya akan koordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), sebagai Dinas teknis,” singkatnya.
Neno Karlina

4.162 Orang Pemilih Baru Kotamobagu

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
KPU Kotamobagu Bakal Plenokan Hasil Verifikasi Data Dukungan Perseorangan
Asep Sabar

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu mencatat hasil dari jumlah pemilih coklit 85.961 pemilih, terdiri dari Laki-Laki 43.269, perempuan 42.692. Sebelumnya, Kementrian Dalam Negeri telah mengeluarkan data 90.394 pemilih. Sesuai Daftar pemilih potensial pemilih pemilihan (DP4).

Ketua KPU Kota Kotamobagu Nova S.Tamon melalui Komisioner KPU Divisi Pengelolaan Data dan Informasi Asep Sabar mengatakan, setelah dimutakhirkan serta di Cocokkan dan Diteliti (Coklit) oleh petugas pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP), pemilihan pilkada 2018 Kota Kotamobagu, akhirnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS), yang telah dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Kamis (15/3) pekan lalu. Ternyata terdapat selisih yang cukup jauh dari data yang di keluarkan oleh kementerian dalam negeri sebanyak 90.394 pemilih, menjadi 85.961 pemilih.
“Data tersebut sudah melalui pleno ditingkat desa kelurahan serta kecamatan,” singkatnya. Setelah di konfirmasi, Senin (26/03/2018).
Dirinya mengatakan, bila di rinci hasil pleno ditingkat kecamatan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 43.269 pemilih, perempuan 42.692 pemilih.
“Selain menetapkan jumlah pemilih sementara dalam rapat pleno, juga sudah ditetapkan rekapitulasi daftar pemilih potensial non KTP elektronik,” katanya.
Perlu juga diketahui bahwa hasil coklit dan perbaikan terdapat pemilih baru sebanyak 4.162 orang, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) 8.596 orang.
“Ini di karenakan meraka yang baru buat KTP, dan pindah domisili, kalau TMS ada yang pindah keluar kota, ada yang meninggal, KTP Ganda juga ada yang identitasnya yang tidak jelas,” kata Asep.
Lanjutnya, tetap kita layani masyarakat yang memiliki KTP.
“Kalaupun ada surat keterangan kita akan layani. Asalkan, sudah ada nomor KTP, ya itu kita layani. Yang perlu disampaikan lagi bahwa, dari hasil coklit, dan perbaikan terdapat pemilih baru sebanyak, 4.162 orang,”  pungkasnya.
Neno Karlina

Pemkot Adakan 15 Unit Mesin e-Tax

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu melalui Badan Pengelolahan Keuangan Daerah (BPKD) tengah mengadakan 15 Unit mesin E-Tax pada 2018. Hal ini dikatakan, Kepala BPKD Inon Makalalag melalui Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Ilmar Z Rusman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/03/2018).
Mesin tersebut bakal disalurkan di tempat-tempat usaha yang wajib pajak, guna menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotamobagu.
“Tahun ini kami masih diberikan Dana untuk pengadaan mesin E-Tax sebanyak 15 unit itu per Unitnya berkisat 18 Juta. Nah, untuk penempatannya masih dalam proses,  Karena kami masih masuk di teknis penempatan alat itu, ” jelasnya.
Pada 2017 pihaknya telah mendapatkan mesin E-Tax sebanyak 25 unit dan itu sudah ditempakkan di Restoran maupun tempat usaha lain di Kotamobagu
“Kami akan lihat lagi potensi kenaikan PAD tahun ini, jika meningkat maka kami akan usulkan lagi untuk penambahan alat itu di tahun depan untuk tempat usaha yang potensial dan belum terkafer oeh alat ini,” pungkasnya.
Neno Karlina

Perpustakaan dan Aset Daerah Koleksi 17.000 Judul Buku

Uploader :
Redaksi Totabuanews
-
0
Pengusaha Hotel Diundang
Bambang Ginoga
TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sedikitnya 17.000 buah buku yang disebar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, melalui Dinas Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah.
Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah, Bambang Irawan Mokoginta mengatakan, jumlah ini terbilang masih kecil dibanding dengan banyaknya permintaan masyarakat.
“Ini tersebar di Perpustakaan Desa/Kelurahan di empat Kecamatan yang ada di Kotamobagu. Meski demikian, ini masih tergolonh kurang. Untuk ukuran Perpustakaan nasional saja, kadang masih kekurangan buku, apalagi kita,” ujarnya, Senin (26/03/2018).
Dirinya menambahkan, saat ini Perpustakaan kekurangan buku resep dan novel.
“Iya, masih banyak yang kurang termasuk buku resep dan novel. Ini yang notabenenya, menjadi permintaan pembaca,” ucapnya.
Untuk mengatasi ini, lanjutnya, Perpustakaan sedang mengupaya, penambahan buku.
“Sekarang lagi ada pengusulan buku, mudah-mudahan bisa terpenuhi. Sekarang baru sebatas inisiatif. Bagi yang Tugas Luar (TL) di luar daerah, diimbau wajib bawa 2 buku,” tutupnya.
Neno Karlina
1...3,6333,6343,635...4,907Halaman 3,634 dari 4,907

BERITA TERBARU

Alamat KAntor: Jln. TG Manoppo RT/RW 003/006.
Kelurahan Motoboi Besar. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara.
Telepon: 0434-2601859
PT. TOTABUAN PERS INDONESIA

TOTABUAN.NEWS Terverifikasi Administratif & Faktual oleh Dewan Pers
Hubungi kami: totabuanews@gmail.com
© 2012-2021. TOTABUAN.NEWS