TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Menjelang akhir tahun anggaran Desember 2013 nanti, sejumlah Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) rupanya disibukkan dengan memacu sejumlah penyelesaian pekerjaan fisik, yang telah diprogramkan. Salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu.

“Saat ini kami fokus pada beberapa item kegiatan fisik,” kata Kepala Dinkes Kotamobagu Salmon Helweldery MA. Dijelaskannya, penggenjotan ini dilakukan guna mencapai target serapan anggaran yang batas waktunya hingga tanggal 15 Desember mendatang.

“Sampai awal November capaian anggaran sudah sekitar 50 persen. Kita akan usahakan serapan anggaran bisa meningkat, sebab pencapaian bisa berpengaruh pada alokasi DAK (dana alokasi khusus) nanti,” tambahnya.

Dijelaskannya, sejumlah penyelesaian kegiatan fisik akan selesai pada awal Desember ini. “Selain pembangunan infrastruktur alokasi anggaran diperuntukan juga pada pengadaan alat kesehatan (Alkes) dan obat-obatan untuk penunjang kemajuan pelayanan kesehatan ,” terangnya. (eking/jun)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, mengakui akan memperjuangkan tunjangan 1600 Guru se Kota Kotamobagu (KK), pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 mendatang .

Hal ini dikatakan Tatong dalam perayaan acara HUT ke-68 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Aula Siti Barokah. Ia mengatakan, rencanan pemberian tunjangan khusus ini akan dikaji secara mendalam pada penyusunan APBD nanti. “Rencana ini butuh persiapan yang matang. Maka kita akan kaji dengan baik di APBD 2014 ini,” kata Tatong.

Dikatakannya, maksimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efesiensi di beberapa sektor perlu dilakukan, karena untuk memberikan tunjangan khusus kepada 1 600 guru ini membutuhkan anggaran yang besar. “Kita akan optimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan kembali menjalankan beberapa peraturan daerah (Perda) yang belum berjalan dengan baik,” ujar Tatong.

Menurutnya lagi, Pemberian tunjangan kepada guru ini perlu dilakukan,karena guru merupakan garda terdepan dan pahlawan tanpa jasa yang butuh pehatian. “Kemajuan dan kecerdasan putra-putri daerah ini ditentukan oleh sosok guru kita. Maka, kita harus memberikan apresiasi seperti dalam bentuk tunjangan tersebut kepada mereka,” ujar Tatong.

Terpisah, Ketua PGRI Kotamobagu Sande Makalalag, menyambut baik rencana Wali kota ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 ini mendukung langka dari wali kota dan wakil wali kota ini. “Rencana tersebut merupakan kabar gembira bagi semua guru di Kotamobagu. Pemberian tunjangan khusus ini harus dikawal oleh semua pihak.

Dengan adanya tunjangan seperti ini, maka kesejahteraan guru bisa meningkat dan lebih fokus dalam mendedikasikan ilmunya kepada putra-putri daerah ini demi kemajuan daerah dan bangsa kedepan,” pungkas Sande. (dar)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesi dan Putra Putri TNI – Polri (GM FKPPI) Kota Kotamobagu (KK) membuka pendaftarann bagi seluruh Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI – Polri di KK, untuk bergabung menjadi anggota GM FKPPI. Hal itu, sesuai dengan selebaran dari sekretariat GM FKPPI KK yang diterima Totabuanews Selasa (26/11).

Ketika dikonfirmasi ke Ketua GM FKPPI KK Stenly Wulur yang baru terpilih membenarkan hal tersebut. “Kami dari jajaran pengurus GM FKPPI memberikan ruang bagi mereka untuk mendafarkan diri di sekretariat GM FKPPI, di jalan Brigjen Katamso no 17 kompleks Gedung Bobakidan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur,” kata Stenly.

Lanjut Stenly, bagi mereka yang telah mendaftar, akan diberikan Kartu Tanda Anggota FKPPI. “Dengan persyaratan yaitu Skep pensiun orang tua, foto copi kartu anggota orang tua yang masih aktif, dan pas foto ukuran 4X6 3 lembar,” tandasnya. GM FKPPI ini merupakan perkumpulan anak-anak dari TNI-Polri, di Kotamobagu, organisasi ini telah terbentuk dan akan menjadi organisasi yang difokuskan untuk memperkuat komunikasi keluarga besar TNI-Polri. “ Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa masih bagian dari FKPPI untuk segera bergabung,”Tutur Stenly. (koni/Sb)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Penyidik Satuan Reskrim Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Bolmong, Selasa (26/11) sekitar pukul 11.00 wita , melimpahkan berkas tiga tersangka Kasus penyelewengan dana Makan Minum DPRD Boltim ke pihak Kejaksaan.

Tiga berkas tersangka yang dilimpahkan masing-masing,

JG selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), DD selaku pengguna anggaran (PA), dan SU selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan.

“Hari ini (Red-kemarin) berkas tiga tersangka telah kami limpahkan ke pihak Kejaksaan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP Iver Manossoh, saat ditemui Totabuanews diruang kerjanya selasa (26/11) .

Saat disinggung tentang berkas tersangka lain yakni 20 anggota dewan, Iver mengatakan berkas tersangka anggota Dewan dalam tahap perampungan. ” Berkas 20 Aleg menyusul masih dalam tahap perampungan,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam kasus Dana makan minum DPRD Kabupaten Boltim, polisi menatapkan 24 tersangka yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Dari 24 tersangka 20 orang diantaranya adalah anggota dewan. (dadang/Sb)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – DPRD Kota Kotamobagu (KK) akan menseriusi kasus dugaan pemotongan oleh oknum tertentu, terhadap Bantuan Stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk masyarakat Kotamobagu beberapa waktu lalu. Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi II DPRD KK Ir Ishak Sugeha MT saat ditemui dikantornya Selasa (26/11).

“Bagi DPRD meski itu merupakan proyek pusat, namun yang menerima adalah warga Kotamobagu, apalagi sudah ada keluhan, kami selaku wakil rakyat berkewajiban menyelesaikannya,” tegas Ishak.

Ishak pun mengatakan, pihak mereka akan berkemungkinan akan mengehearing pihak-pihak terkait pada penyeluran proyek tersebut. “Kita tinggal menunggu laporan dari warga. Kalau sudah ada, akan ditindaklanjut. Kemungkinan termasuk tim pendamping akan di panggil,” tandasnya.

Diketahui sebelumya salah satu warga Kotamobagu Selatan penerima BSPS, menuturkan bahwa mereka hanya menerima bantuan sebesar Rp 6 juta dari nominal yang ditentukan yakni Rp 7,5 juta per Kepala Keluarga (KK).

“Seharusnya, penyaluran bantuan ini disalurkan melalui rekening masing-masing penerima bantuan. Kami heran ketika pendamping menyampaikan akan menyerahkan bantuan hanya Rp6 juta (per KK). Alasannya karena data kami terlambat masuk, sehingga dipotong,” ujar sumber yang enggan namanya dikorankan tersebut.

Lanjutnya, setelah pemberitahuan itu, pendamping lantas menyerahkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan dan nilainya tidak sampai Rp6 juta. “Setelah kami cek di salah satu penerima bantuan yang sama di Kabupaten Bolmong, mereka menerima bantuan dalam bentuk uang, kemudian baru dibelanjakan bahan bangunan. Kita keberatan dengan pemotongan ini,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya juga, anggota Komisi V DPR RI Dra Yasti Soepredjo Mokoagow pernah menegaskan bantuan ini harus diserahkan dengan jumlah yang utuh dan tidak bisa dipotong sepeserpun. (koni)