TOTABUANEWS.COM, Lolak – Pasca pelaksanaan tes CPNS Bolaang Mongondow (Bolmong), Bupati Salihi Mokodongan menegaskan, bahwa hasil ujian CPNS yakni Lembar Kerja Komputer (LJK) yang saat ini sudah dibawa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat untuk diperiksa, tetap dalam keadaan murni dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Bahkan, menurut Bupati, soal kelulusannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), hanya bisa menunggu hasil yang dikeluarkan oleh Pusat (BKN, red).

“Ini murni dan tidak ada jatah-jatahan, karena (BKN) pusat yang memeriksa LJK,” kata Salihi.

Hal itu dikatakan Salihi guna menepis isu-isu yang berkembang tentang adanya permainan dari pejabat daerah terkait Tes CPNS ini.

“Pemerintah Daerah hanya memfasilitasi berlangsungnya tes seleksi CPNS,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Farid Asimin, kepada harian ini menjelaskan, sesuai persyaratan Honorer Daerah (Honda) Kategori Dua (K-2) Bolmong yang tercatat bisa ikut ujian Tes CPNS, yakni minimal harus Honda dari tahun 2005 sampai sekarang, atau minimal 8 tahun kerja dan tercatat sebagai Honda aktif. Selain itu, nama-nama mereka harus direkomendasikan oleh kepala kantor atau SKPD yang menjelaskan bahwa Honda tersebut benar-benar tercatat Honda aktif dan sudah mengabdi sesuai persyaratan.

“Jika ada Kadis atau Kepala kantor yang merekomendasikan Honda yang tidak sesuai persyaratan maka Kadis atau Kepala Kantor tersebut yang bertanggung jawab sepenuhnya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan atau lain sebagainya,” tukasnya. (gts/eky)

TOTABUANEWS.COM, Poigar – Calon Anggota DPD RI 2014 Benny Rhamdani atau biasa disapa Brani, Senin (04/11) kemarin menggelar pertemuan dengan masyarakat di Desa Poigar III Kecamatan Poigar yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan ratusan warga Poigar itu. Dalam agendanya tersebut, Brani menyampaikan dukungannya kepada masyarakat Poigar, terkait penolakan atas kehadiran PT Malta yang dianggap sudah mengganggu Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Poigar.

Menurut Brani, kehadiran PT Malta sudah menciptakan ketidaknyamanan masyarakat Poigar dan dianggap sebagai biang keladi penyebab timbulnya konflik horizontal antar warga dan aparat kepolisian seperti yang sudah terjadi selama ini. “Apakah dengan fakta-fakta ini tidak cukup bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas, mencabut izin PT Malta, karena hal ini sangat merugikan masyarakat Poigar,” tegasnya.

Pemerintah jangan menunggu sampai munculnya peristiwa yang lebih besar lagi, sebagai wakil masyarakat, Brani meminta agar aparat dan pemerintah jangan pernah ataupun menggunakan isu yang mengarah kepada pengkambinghitaman. “Kalau masyarakat menolak atau berontak dianggap provokator, lalu bagaimana dengan fakta bahwa selama ini masyarakat Poigar tidak ada masalah, selama ini mereka selalu hidup rukun dan aman sebelum ada perusahaan,” kata Brani.

Brani pun menyampaikan bersedia mendukung masyarakat untuk menolak PT Malta, “Saya akan membantu masyarakat Poigar untuk melakukan perlawanan hukum maupun politik terhadap PT Malta, dan saya akan bersama-sama dengan masyarakat untuk mem-PTUN-kan PT Malta,” ungkap Benny Rhamdani yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari partai PDI-P itu.

Bahkan, menurut Brani, untuk wilayah pertambangan yang menghubungkan dua provinsi yang berhak memberikan izin adalah pemerintah pusat, sedangkan wilayah pertambangan yang menghubungkan dua kabupaten adalah hak pemerintah provinsi dalam memberikan izin, sedangkan untuk kasus PT Malta sendiri tidak menghubungkan dua provinsi ataupun kabupaten jadi yang berhak memberikan ataupun melakukan pencabutan izin terhadap perusahaan pasir besi tersebut adalah Pemkab Bolmong.

“Saya berharap kepada pemerintah dan aparat keamanan sadarlah, selama ini kita digaji oleh rakyat, dibiayai oleh uang rakyat, untuk itu berpihaklah kepada rakyat.” tandasnya.

Sementara itu, salah satu tokoh Agama Poigar III Ustadz Ardi Adampe mengatakan, apa yang disampaikan oleh masyarakat Poigar III dalam sosialisasi beberapa waktu lalu itu sudah final, artinya masyarakat tidak butuh lagi penjelasan ataupun negosiasi dari perusahaan ataupun pemerintah.

Kalau memang tidak ada sesuatu antara pemerintah, aparat dan perusahaan kenapa izin PT Malta tidak segera dicabut. “Sosialisasi sudah terlambat, karena masyarakat sudah terkotak-kotak, hal ini sudah menjadi seperti bom waktu, dan kalau sampai PT Malta beroperasi, yang kami takutkan akan terjadi konflik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Bahkan, menurut Ardi, akibat kehadiran PT Malta, warga Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menuding warga Poigar telah menjual pantai sepanjang Kecamatan Poigar kepada PT Malta. Akibatnya, sejumlah nelayan asal Poigar yang mencari nafkah di wilayah Minsel diusir. Karena itu, Ardi berharap pemerintah dapat mempertimbangkan keberadaan PT Malta. Jangan hanya karena alasan investasi dan PAD kemudian masyarakat yang jadi korban,

Masyarakat Poigar pun memberikan apresiasi kepada Benny Rhamdani, yang mendengarkan aspirasi masyarakat Poigar untuk mem-PTUN-kan PT Malta, bahkan ratusan warga yang berasal dari Desa Poigar I, II, dan III memberikan dukungan penuh untuk Benny Rhamdani (Brani.red) di ajang pemilihan DPD RI 2014 nanti. (m-16)

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Desas-desus keterlibatan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Salihi Mokodongan terkait sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT Tolutug Marindo Pratama (PT TMP) terjawab sudah. Ditemui Media Totabuan (MT) di kediamannya di Lolak, Senin (04/11) lalu, Salihi dengan tegas membantah, jika ia dituding sebagai pejabat yang melindungi perusahaan pengolahan ikan tersebut. “Saya tidak tahu kalau PT TMP bermasalah. Perusahaan itu sudah lama beroperasi di Inobonto. Izinnya pun diperoleh di masa pemerintahan bupati yang lama,” tergas Salihi.

Meski demikian, Salihi tidak menampik, jika sampai saat ini, sebagai pengusaha ikan, ia masih bermitra dengan PT TMP. “Hubungan saya dengan PT TMP hanya sebatas hubungan penjual dan pembeli ikan. Dan hubungan itu sudah ada jauh sebelum saya menjadi bupati,” ujar Salihi.

Sementara terkait sejumlah pelanggaran PT TMP, antara lain melakukan kejahatan lingkungan, pelanggaran hak-hak normatif pekerja, dan masalah kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usaha, Salihi mengaku belum bisa mengomentari. “Masalah pelanggaran PT TMP saya harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Karena saya harus tahu pelanggaran apa saja yang mereka lakukan,” kata Salihi.

Namun, menurut Salihi jika PT TMP memang melanggar, perusahaan tersebut wajib melengkapi izin-izinnya dan mentaati semua peraturan yang ada. “Jika terbukti melakukan pelanggaran, saya minta PT TMP harus taat aturan,” tegas Salihi.

Sebelumnya dalam hearing DPRD Bolmong dengan PT TMP dan instansi terkait pada Kamis (17/10) lalu, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bolmong, Derek Panambunan menyatakan bahwa manajemen dan karyawan PT TMP sering menyebut nama seorang pejabat dengan tujuan menakut-nakuti petugas Disnakertrans yang melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut.

Dan dari hasil investigasi yang dilakukan MT kepada karyawan, eks karyawan, dan masyarakat sekitar PT TMP terungkap bahwa pejabat yang namanya sering dicatut oleh manajemen dan karyawan PT TMP adalah Bupati Salihi. (mas)