TOTABUANEWS.COM, Boroko – Upah minimum Provinsi (UMP) tahun 2012 ini, sebesar Rp 1.250.000 per orang per bulan, sebagai kompensasi atau gaji para buruh di perusahaan yang ada di Sulut, dinilai sudah tepat.

Untuk Kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) UMP itu dinilai sudah pasa sesuai dengan kebutuhan. “Untuk Bolmut, UMP tahun 2012, sebesar Rp 1,250 ribu sudah pas,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Bolmut, Fahridudin Gumohung, Kamis (22/11) kemarin.

Gumohung menilai, selama kenaikan UMP pada tahun 2012 ni, belum menerima keluhan dari buruh terkait dengan UMP yang mereka terima tiap bulan. “Sampai saat ini, kami tidak menerima satupun keluhan para buruh soal UMP,” akunya.

Dirinya menjelaskan, Rp 1.250.000 ini, telah sesuai kajian dari dewan pengupahan provinsi Sulut yang disahkan oleh Gubernur. Dengan kajian dari dewan pengupahan, mereka telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan perusahaan untuk mengaji mereka,” jelas Gumohung.

Saat disingung mengenai ada tidaknya perusahaan di wilayah Bolmut, yang tidak mengindahkan standar gaji para buruh sesuai dengan UMP, Gumohung mengatakan dikarekankan tidak adanya keluhan dari para buruh, untuk itu, dia menganggap jika perusahaan telah mematuhi apa yang telah menjadi keputusan dewan pengupahan itu.Bahkan menurutnya jika dilihat dengan gaji para buruh bahkan melebihi dari standar UMP. “Hitung saja kalau tiap hari para buruh jika bekerja digaji Rp 50.000 ditambah biaya makan yang ditangung pihak yang memeperkerjakan mereka. Berarti kalau sebulan 30 hari, malah melebihi standar UMP,” ujarnya. (gito/hsd)

TOTABUANEWS.COM, Boroko – Penyaluran dana Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2012 senilai Rp 1,4 miliar yang diperuntukkan untuk 28 kelompok tani di kabupaten Bolmong Utara (Bolmut) diduga bermasalah.

Pasalnya, pencairan dana tahap pertama senilai Rp 20 juta yang masuk ke rekening kelompok tani hanya dicairkan sebesar Rp 13,4 juta rupiah. Hal ini diungkapkan sekretaris kelompok tani Jogos Mania di Desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat Rifky Babay kepada kemarin.

Alasan pemotongan dana KBR itu, untuk beberapa poin kinerja kelompok seperti pembuatan SPJ, papan proyek, pengadaan kantong bibit.

“Semestinya dana KBR yang kami kelola untuk tahap pertama sebsar Rp 20 juta, namun realisasi dana yang masuk ke rekening hanya Rp 13,4 juta. Padahal hal ini sangatlah bertentangan karena dana KBR tersebut dilarang keras oleh pemerintah untuk dikebiri atau dipotong sedikit pun, karena sudah dihibah langsung kepada masyarakat dalam hal ini kelompok tani,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, dugaan pemotongan dana KBR untuk 28 kelompok tani ini dilakukan oleh oknum bendahara di dinas Pertanakhutbun Bolmut. “Inilah yang menjadi kendala dihadapi sebab yang seharusnya di dalam kelompok ada ketua, sekertaris dan bendahara namun disisi lain tugas sekertaris sudah di ambil alih oleh pihak dinas,” ungkapnya.

Tentunya, jika dihitung-hitung total anggaran yang dipotong dari 28 KBR yang tersebar di Bolmut anggarannya mencapai Rp 184.800.000. Dengan demikian, besaran potongan anggaran KBR ini tentunya patut pertanyakan pemanfaatannya, apalagi dalam juknis yang ada mencatat pelarangan pemotongan bantuan KBR ini.

Lucunya, Kadis Pertanakhutbun melalui Kabid Kehutanan Drs. Daniel Palilu saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu-menahu mengenai dugaan pemotongan dana KBR ini.

Menurutnya, anggaran pembiayaan kelompok tersebut sudah dicairkan semenjak oktober untuk 40 persen senilai Rp 20 juta yang dialokasikan untuk pengadaan lahan, pembersihan,pembuatan tempat pesemaian, pembelian bibit, dan pembuatan rumah proyek. “Setahu saya, dana itu langsung dicairkan ke rekening kelompok tani. Soal potongan saya tidak tahu sama sekali,” kata Daniel.

Dijelaskannya, dari keseluruhan total dana sebesar Rp 50 juta yang diterima setiap kelompok akan dicairkan melalui tiga tahap.

“Kami bekerja sesuai aturan di mana dana akan diterima oleh masing – masing kelompok melalui rekening pribadi kelompok. Nantinya pada awal bulan Desember akan segera di cairkan dana kelompok sebesar 30 persen sekitar Rp 15 juta, untuk anggaran pemeliharaan bibit, perawatan,pemupukan,dan penyiangan lahan pembibitan,” pungkasnya. (gito/hsd)