TOTABUANEWS.COM, Bolmong – Berdasarkan rapat koordinasi yang digelar pada tanggal 31/ agustus/ 2013 bertempat dibalai desa tungoi I, yang dipimpin langsung oleh sangadi tungoi I dan ketua BPD, dan dihadiri imam maupun seluruh pegawai syar’I desa tungoi I. dalam rapat tersebut terungkap bahwa imam desa tungoi I Tandi Dao diduga bertindak sendiri dalam mengelola keuangan Zakat Fitrah tahun 2013, tanpa mengundang pegawai syar’I maupun pengurus UPZ ( Unit Pengumpul Zakat).

Dengan adanya tidakan imam demikian, maka hingga saat ini seluruh pegewai syari’I dan pengurus UPZ (unit pengumpul zakat) belum mengetahui jumlah zakat fitrah tahun 2013/1434 H. selain Imam, dalam pembahagianpun, imam Tandi Dao dianggap bertindak TAK adil dalam pembagian zakat fitrah, baik kepada fakir miskin dan anak-ank yatim, begitu pula dengan pegawai syar’I dan anggota badan Amil Zakat.

Data ini berhasil dihimpun harian media ini rabu (1/10) 2013 berdasarkan list undangan yang diberikan oleh 8(delapan) nama tokoh agama desa tungoi I beserta tanda tangan yang berinisial DK,SA,OO,AP,MM,STL,HD,MI. melalui tembusan ketua BTM dan ketua UPZ (unit pengelola zakat) desa tuingoi I “mereka menemukan kejanggalan dalam pembagian zakat tersebut, seperti yang dikatakan imam (Tandi Dao red) dirinya telah memberikan zakat fitrah sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah satu karung beras kepada panti asuhan pononiungan, setelah di cek ke panti Asuhan, ternyata hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 karung beras.”

“selain itu, Ke 8 (delapan) tokoh agama desa tungoi I ini meminta, agar supaya kiranya sangadi desa tungoi I bersama ketua BPD untuk segera mengelar rapat kembali dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Islam Desa tungoi I, dan meminta pertanggung jawaban Imam Tandi Dao mengenai pengelolaan dan penyaluran keuangan zakat fitrah tersebut,sekaligus memberhentikannya sebagai Imam desa tungoi I.” ujar Dj K.

Ditempat terpisah, kamis (17/10/2013) sekitar pukul 14.00 kemarin, imam Tandi Dao mengatakan “saya tidak pernah melakukan tidakan seperti dugaan masyarakat diatas, karena hingga saat ini semua data-data penerimaan zakat fitrah,zakat mall,dan sebagainya dari tiga mesjid di desa tungoi 1 masih ada pada saya, dan saya siap untuk mempertanggung jawabkannya”, ujar imam tandi

Lanjutnya lagi “mengenai dana yang disumbangkan di panti asuhan Pononiungan yang jumlah uang Rp 1.000.000. ditambah dengan 1 karung beras, dengan total keseluruhan Rp 1.480.000, itu memang benar tetapi sisa anggaran itu masih terbungkus sampul amplop yang jumlahnya masih ada sekitar enam juta lebih, sementara kalo dana tersebut akan dibagikan kepada imam-imam yang ada, kita sudah melanggar norma agama, dimana dana yang disumbangkan kepada masyarakat miskin dan anak yatim lebih kecil ketimbang pegawai syari’i yang jumlahnya lebih besar, sehingga pada rapat koordinasi lalu saya mengatakan sudah tidak ada lagi sisa anggaran, dan hal itu saya komunikasikan dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, rencananya sisa dana itu akan digunakan untuk perbaikan mimbar mesjid yang kondisinya sudah tidak layak pakai lagi”tukas Tandi Dao Imam Desa Tungoi 1. (uncong)

[dropcap]M[/dropcap]eski tak dihadiri pemilik dan manajemen PT Tolutug Marindo Pratama (TMP), Kamis (17/10) kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tetap menggelar hearing (rapat dengar pendapat) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan pengolahan ikan beku tersebut.

Hearing yang dipimpin Ketua Komisi I Yusra Alhabsyi dihadiri oleh Ketua Komisi III, beberapa anggota komisi I dan II, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolmong, Derek Panambunan, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bolmong, Yudha Rantung, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Bolmong, Camat Bolaang, Kapolsek Bolaang, Sangadi Desa Inobonto II, dan pihak terkait lainnya.

Ketidakhadiran pemilik dan manajemen PT TMP terhadap undangan hearing, tanpa ada klarifikasi secara resmi. Disimpulkan oleh beberapa anggota dewan sebagai wujud dari sikap angkuh atau pandang enteng pemilik PT TMP.

Walaupun, belakangan beredar kabar, penyebab ketidakhadiran pemilik PT TMP, karena salah satu karyawan perusahaan itu tengah berduka. Namun, menurut Ketua Komisi III, Chairun Mokoginta, itu alasan yang dibuat-buat. “Manajemen itu bukan satu orang. Kalau pemiliknya berhalangan, kan bisa diwakilkan. Apalagi secara emosional tidak ada hubungan antara keluarga karyawan dengan pemilik perusahaan,” ujar Mokoginta.

Mokoginta menegaskan, jika pada panggilan selanjutnya pihak PT TMP tidak mau hadir, maka sebagai lembaga kontrol DPRD akan meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa.

Dalam hearing tersebut terungkap fakta adanya sejumlah pelanggaran dilakukan PT TMP. Kepala BLH Bolmong, Yudha Rantung menuturkan bahwa dokumen dokumen UKL-UPL yang dimiliki PT TMP sebagai acuan kegiatan cool storage, tidak pernah direkomendasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bolmong. Dan menurut Yudha sudah 2 kali BLH Bolmong bersama BLH Sulut, melakukan pemeriksaan terhadap PT TMP. “Sejak mendapat laporan dari masyarakat sudah dua kali kami melakukan pemeriksaan ke lapangan. Pertama tanggal 20 Juni 2012 dan kedua tanggal 28 Mei 2013,” tutur Yudha.

Dari hasil pemeriksaan tersebut lanjut Yudha, pihaknya sudah memberi peringatan, agar PT TMP melengkapi semua izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Namun, ternyata sampai saat ini, perusahaan tersebut belum memenuhi kewajibannya tersebut.

Sementara terkait pembuangan limbah ke laut oleh PT TMP, Yudha memastikan, hal itu sebagai sebuah pelanggaran berat. “Izin membuang limbah ke laut harus dari Menteri. Dan PT TMP tidak memiliki izin itu,” ujar Yudha.

Selain Yudha, Kadisnakertrans Bolmong, Derek Panambunan juga mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT TMP terhadap hak-hak normatif pekerja. “Dari hasil pendataan yang kami lakukan perusahaan ini, tidak membuat Perjanjian Kerja Bersama, tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja),” ungkap Panambunan.

Panambunan menambahkan, masalah upah yang hanya sebesar Rp1.000.000, sebagaimana pengakuan pemilik PT TMP, sudah sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) karena karyawan di perusahaan itu, mendapat jatah makan setiap hari. Jadi, jika dihitung secara keseluruhan jumlahnya bisa mencapai besaran UMP Sulut, yakni Rp 1.550.000.

Selain itu, menurut Panambunan pihaknya meyakini ada upaya dari karyawan PT TMP untuk menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan perusahaan. “Saya melihat ada semacam kolusi atau kerjasama antara karyawan, pemilik, dan manajemen PT TMP untuk menyembunyikan kejahatan perusahaan,” ujar Panambunan.

Oleh karena itu, lanjut Panambunan, dalam mengungkap pelanggaran tersebut pihaknya mengalami kesulitan, karena semua karyawan tidak mau terbuka kepada petugas dari Disnakertrans yang datang ke perusahaan itu.

Tak hanya masalah pelanggaran terhadap lingkungan hidup, dan tenaga kerja yang terungkap. Dalam hearing tersebut juga terungkap bahwa izin usaha PT TMP yang terdaftar di KPPT Bolmong hanya pabrik pembuatan es batu.

Hearing akhirnya merekomendasikan pemanggilan kembali terhadap pemilik PT TMP. “Kita akan panggil kembali. Waktunya akan kita tetapkan nanti. Kalau bisa secepatnya,” tandas Yusra. (ali)

TOTABUANEWS.COM, Lolak – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong dalam waktu dekat ini akan memanggil PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM). PT JRBM dinilai telah melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.649/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi emas dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas.

Selain PT JRBM, DPRD juga akan memangil beberapa dinas terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup serta Asisten II Setdakab Bolmong Jeck Damopolii. “Senin pekan depan kita akan memanggil JRBM dan dinas terkait untuk menggelar rapat dengar pendapat atau hearing ,” ujar Wakil Ketua DPRD Bolmong, Yakobus Jemmy Tjia, di ruang kerjanya, Kamis (17/10) kemarin.

Dikatakan Jemmy, dalam rapat dengar pendapat tersebut DPRD akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengawasan terhadap PT JRBM yang beroperasi di Blok Bakan, Kecamatan Lolayan. “Kita temukan tiga pelanggaran, pertama soal penggunaan lahan yang belum dibayarkan ganti rugi, penggunaan jalan daerah dan yang paling parah adalah pembabatan pohon yang berada di daerah aliran sungai (das). Bahkan bentangan sungai sudah dipindahkan. Ini jelas pelanggaran pada IPPKH poin ketujuh,” tegas Jemmy.

Berdasarkan data dan dokumentasi yang diperoleh langsung di lokasi kegiatan PT JRBM, pemindahan DAS Dumagin adalah pelanggaran pada poin ketujuh izin IPPKH Kemenhut. Di mana, perusahaan JRBM dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai dan 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai.

“Yang mereka lakukan malah pemindahan sungai. Dokumentasi ini akan diseriusi DPRD dan Pemda agar kementerian meninjau kembali izin perusahaan. Nama sungai yang dipindahkan itu sungai dumagin, alirannya sampai ke dumagin. Tidak bisa tidak diseriusi, karena pelanggaran pada keputusuan pemerintah pusat. Nanti dianggap di daerah ada konspirasi dan kongkalikong jika tidak diproses hingga ke Kemenhut,” tegas Jemmy.

Menurutnya, siapapun baik pihak pemda dan DPRD yang main-main dengan temuan di lapangan itu, mendapat tanda awas. Karena pelanggaran ini bisa dilaporkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau permasalahan ini dibiarkan berarti ada indikasi terjadi perselingkuhan kebijakan,” tandasnya. (marshal)