TOTABUANEWS.COM, Boroko – Menyeruaknya desas-desus terkait kasus dugaan penyelewengan anggaran di Humas Pemkab Bolmut, yang saat ini sedang ditangani oleh Kejari Boroko, terkesan hanya perang statement. Demikian tanggapan Kasie Intel Kejari Kotamobagu A H Mayangkara SH belum lama ini.

Dijelaskannya, pendapat ini muncul saat membaca pemberitaan di berbagai media cetak maupun online, dimana kedua belah pihak saling adu statement lewat pemberitaan, terlebih pihak tersangka.

“Ini justru kesannya adalah perang statement,” katanya.

Dikatakannya, terkait pernyataan eks bendahara Humas Bolmut tentang permintaan sprindik yang menurut informasi, belum sampai ke tangan tersangka, hal itu dinilai sangat tidak wajar. Menurut Mayangkara, sprindik yang dikeluarkan oleh Kejari Boroko tersebut sebagai dasar penetapan tersangka, tidak bisa diserahkan kepada pihak tersangka.

“Sprindik itu tidak bisa diserahkan kepada siapapun, karena itu merupakan acuan dasar pihak Kejari untuk melanjutkan proses hukum,” tambahnya.

Dia juga berpendapat, sebaiknya keduanya menyudahi perang statement ini. Apalagi untuk pihak Kejari Boroko, agar lebih fokus dalam hal penelusuran kasus.

“Kalau saya, lebih memilih dia. Namun tunggu saja tanggal mainnya, dan lebih fokus pada penyelidikan agar kasus ini bisa terbongkar hingga ke akar-akarnya, tanpa mengenal apa dan siapa yang akan dijerat,” terangnya.

Lebih lanjut, Mayangkara mengatakan, tindakan Kejari Boroko atas penetapan tersangka dua pekan lalu, sudah benar. Sebab, kejari tidak perlu harus lebih dulu mendapatkan data valid berapa kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus tersebut untuk menetapkan tersangka.

“Intinya, ketika hasil BAP sudah terdapat indikasi korupsi didalamnya, itu sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Karena, kejari bukanlah auditor keuangan, sehingganya perlu mendatangkan auditor khusus BPK untuk memastikan kerugian negara tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, pihak Kejari Boroko mengaku akan mempercepat proses hukum atas dugaan penyalahgunaan dana anggaran Humas tersebut. (eking)

TOTABUANEWS.COM, Boroko – Bupati Bolmong Utara (Bolmut) Depri Pontoh dan Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot diminta untuk segera mengevaluasi kinerja SKPD buruk. Pasalnya, di laporan 2011 dan 2012 saat meraih opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Sulut, banyak SKPD yang menjadi ‘momok’ dari peraihan opini yang tidak mengenakan tersebut.

Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh sendiri, ketika dimintai keterangan, mengakui jika masih banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk membawa Bolmut lolos dari opini disclaimer. “Saya berharap seluruh stakeholder, untuk belajar dari opini disclaimer supaya ke depan lebih baik,” kata Depri.

Depri juga mengatakan tugas dan fungsi menjadi sasaran mengubah kinerja pimpinan SKPD Pemkab Bolmut. “Salah satu kunci agar kita lebih baik lagi ke depan, dengan memperhatikan segala tugas dan fungsi kinerja kita saat ini,” ujar Papa Adit Sapaan Akrabnya.

Sementara itu, berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2012, salah satu SKPD penyumbang Disclaimer terbesar di Bolmut adalah Dinas Pertanian Pertenakan Perkebunan dan Kehutanan (DP3K). Hasil LHP disebutkan belanja bibit tanaman sebesar Rp 253.684.000, tanpa ada dokumen pertanggung jawaban. Selain itu, belanja pemeliharaan sebesar Rp 227.709.649.60 tidak dapat diyakini kewajarannya. (eking)

TOTABUANEWS.COM, Boroko – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dimasa Pemimpin baru ini, terus melakukan berbagai upaya pembenahan di seluruh lini. Baik dari kinerja, sumber daya serta kegiatan fisik maupun non fisik yang berkiblat pada APBD. Pasalnya, peruntukan APBD ini, belakangan menjadi temuan dan dasar BPK untuk menyematkan opini Disclaimer kepada Daerah Bolmut selang dua tahun berturut-turut.

Upaya Pemkab ini, terbukti lewat turunnya Wakil Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, ke lokasi proyek-proyek fisik, didampingi oleh Ketua Komisi II Dekab Bolmut Salim Bin Abdulah, Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) dan Kimpraswil Faridudin Gumohung sejak Rabu kemarin. Pasalnya, Pemkab sudah banyak mendapat laporan dari masyarakat di sejumlah wilayah Bolmut, tentang dugaan pekerjaan proyek yang tidak beres.

Alhasil, setelah melakukan pemeriksaan langsung, Wabup mendapati dua proyek bermasalah, yakni proyek drainase di Desa Dalapuli Timur dengan anggaran Rp236 juta, dan pekerjaan drainase di Desa Buko Utara Kecamatan Pinogaluman dengan anggaran Rp 232 juta. Masalah yang ditemui yaitu Kontrak waktu kerja sudah lewat jatuh tempo, namun pekerjaan belum beres. Sedangkan tahapan pencairannya sudah 100 persen.

”Setelah dilakukan perhitungan drainase yang dikerjakan oleh kedua CV tersebut, baru mencapai 70 persen 30 persen realisasi fisik. Sedangkan untuk kontaraknya berahir sejak 26 September 2013 lalu,” ujar Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dinas PU, Hendra Berahim ST yang juga ikut di lokasi pemeriksaan proyek.

Dengan begitu, Pemkab dalam hal ini instansi terkait, akan membeikan sanksi kepada Kontraktor bersangkutan, berupa denda.

”Kami memberikan denda perhari sebesar 1/1000 dari nilai kontrak hingga berahir pekerjaan, diberikan kesempatan selama 50 hari, jika tidak selesai maka akan dilakukan pemutusan kontrak,” ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Pemerhati Bolmut Gandhi Goma SH menilai, tindakan Pemerintah ini sangat baik. Pasalnya, selama ini banyak proyek bermasalah di Bolmut, namun terkesan dibiarkan begitu saja. Sehingga, tidak ada efek jera bagi para Kontraktor nakal.

“Dengan tindakan seperti ini, sudah pasti para kontraktor yang pekerjaan proyeknya belum sempat dikunjungi, bakal ketar-ketir. Sebab, saya tahu banyak kontraktor titipan Pemerintah sebelumnya yang sering berulah. Harapannya, kedepan Kontraktor nakal seperti itu, harus diblack list, karena hanya akan merugikan Daerah,” terangnya. (eking)