Totabuanews.com, Bolsel – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2013 hingga kini masih tersendat di kas pemerintah pusat. Tersendatnya dana tersebut dikarenakan, karena hingga kini masih terbentur dengan laporan di setiap sekolah.” Dananya masih belum dikucurkan. Karena masih melengkapi data pelaporan disetiap sekolah,”kata kabid Dikdasmenpora Ramly Abdul Majid kepada wartawan senin (14/01/2013). Menurutnya, dalam pengusulan dana BOS harusnya sudah selesai secara keseluruhan pelaporan penggunaan Dana BOS dari tiap-tiap sekolah pada tahun anggaran 2012 lalu.

“Saat ini Kami masih Menunggu pelaporan dari Sekolah-sekolah tentang penggunaan dana BOS,”kata Ramli. Meskipun dalam melakukan pencairan harus melalui rekomendasi dari dinas namun hal tersebut merupakan fungsi kontrol yang dilakukan oleh Diknas untuk memantau langsung proses penyaluran dana BOS ke rekening sekolah. Dikaitkan dengan pelaporan tahun 2012 lalu untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 masih banyak sekolah yang belum melaporkan penggunaan Dana BOS kata Ramli. Sebab laporan penggunaan dana wajib untuk dilaporkan sebagai pelaporan penggunaan dana.

Sebab laporan tersebut menjadi pegangan dalam setiap pemeriksaan baik oleh BPK maupun Inspektorat,”tambahnya. Meski demikian kata Ramli, untuk pemeriksaan merupakan kewenangan Inspektorat yang memiliki kewenangan. Sementara dari data yang didapat pada pemeriksaan Inspektorat tahun lalu, terjadi banyak temuan. Termasuk pembayaran pajak kepada daerah,”bebernya Ramly. (chan/hasdy)

Totabuanews.com, Bolsel – Dua kepala dinas yang saat ini sedang memegang jabatan di Bolsel akan kembali di Kampus Universitas Samratulangi. Dua pejabat itu yakni Sahrun Daly dan Adarto Utiya yang saat ini menjabat sebagai pimpinan Kepala Bapeda dan Kadis Sosial.

Hal ini dikatakan langsung oleh kepala Badan Kepagawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Risnawati Mantang. Menurutnya hal tersebut harus disepakati karena terbentur dengan aturan yang menyatakan untuk pejabat dikalangan struktural memiliki batasan umur 56 tahun,”Jika dikembalikan ke profesi semula sebagai Dosen Unsrat mereka menjabat sebagai Fungsional sehingga belum bisa memasuki masa pensiun,”kata Mantang.Selanjutnya untuk kepala BaPeDa Adiharto Utiya yang juga akan ditarik kembali ke Unsrat dikarenakan permasalahan administrasi yang berasal dari kampus.

“Dalam ketentuan yang diberikan oleh pihak Unsrat kepada para Dosen yang dipakai oleh pemkab Bolsel untuk menjabat salah satu pimpinan SKPD harus memasukan laporan setiap tahunya,”ungkapnya.

Untuk pengusulan penggantian pihak BKD sudah memasukan nama untuk mengganti posisi tersebut,”PLT kaban Bapeda menggantikan Adhiharto Utiya akan diisi sementara oleh Kabag Hukum Roy Bara dan untuk posisi kadissosnakertrans akan diisi oleh kabag kesra Abadi Yusuf,”bebernya.

Sementara menurutnya pula bahwa beberapa Dosen yang dipinjamkan oleh Unsrat menjabat sebagai pimpinan SKPD di pemkab Bolsel, masih tertahan karena belum memasuki masa pensiun dan administrasi sebagai pelaporan tidak bermasalah. (chan/hasdy)

Totabuanews.com, Bolmut – Tidak lama lagi, tersangka ketiga kasus pengadaan mobil operasional pengadaan di kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yakni DB alias Dedi, bakal menduduki kursi pesakitan di Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu. Hal ini menyusul seluruh proses pemeriksaan penyidikan dalam waktu dekat bakal rampung.

Informasi terakhir, sesuai pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Boroko (Kacabjari) M Soerantha Ginting, mengaku tinggal satu lagi saksi yang bakal dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyidikan kasus ini.

“Sekarang ini kita terus mempercepat tahapan pemberkasannya, dan masih ada satu lagi saksi yang akan kita panggil untuk dimintai keterangan,”kata Ginting.

Sebelumnya beberapa saksi telah lebih dulu didatangkan. Ginting mengaku, setelah semua tahapan pemberkasan ini rampung, pihaknya akan secepatnya melimpahkan berkas dan tersangkanya ke Pengadilan, “Jika sudah rampung, kita langsung serahkan ke Pengadilan, agar secepatnya mendapatkan jadwal sidang,” tambahnya.

Ginting juga menambahkan, saat ini dua tersangka sebelumnya dalam kasus yang sama yakni SM alias Suwondo dan LD alias Leo, telah lebih dulu memasuki tahapan persidangan. “Dua tersangka sebelumnya, saat ini sedang dalam proses persidangan,” tandasnya.

Terinformasi, kasus pengadaan mobil operasional mobil Pickup DB 86XXF berwarna putih , sejauh ini sudah menjerat 3 orang tersangka. Dimana pada pengadaan mobil operasional ini, kedapatan tersangka hanya membeli mobil yang diduga bekas, dengan harga Rp 88 juta. (Eking/Hasdy)

Totabuanews.com, Bolmut – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengeluh karena hingga pada 14/1 kemarin hak mereka belum diterima.

Betapa tidak, hingga memasuki pertengahan bulan januari 2013 ini, para abdi negara tersebut belum juga menerima gaji yang sudah merupakan hak mereka. Sejumlah PNS yang bertugas di kantor bupati mengatakan, sampai hari ini mereka belum menerima gaji karena dana untuk pembayaran gaji.

“Sampai saat ini, kami belum juga menerima gaji. Dan kami tak tau apa alasan tersebut,”kata sejumlah PNS yang enggan diberitakan namanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Aang Wardiman AK, saat dikonfirmasi membantah isu tersebut.

”Isu ini tidak benar, karena Gaji suda masuk di Kasda pada tanggal 3 Januari pekan lalu,” bantah Wardiman. Namun Wardiman mengakui, persoalan seperti ini sudah sering terjadi setiap awal tahun. Dijelaskannya, pihaknya sekarang sedang menunggu pemasukan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), setelah selesai pemasukan DPA pihaknya akan segera memproses pencairan gaji seluruh PNS Bolmut paling lambat minggu ini.

“Jika semua DPA telah masuk, pembayaran gaji PNS akan segera dibayarkan minggu ini,” tandasnya. (Eking/Hasdy)

Totabuanews.com, Boltim – Kinerja aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Urban Kotabunan di bawah komando Kompol Hamdi Lobangon, kembali mendapat sorotan dari sejumlah element masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Pasalnya, kasus Dana Makan Minum (MaMi) di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim tahun 2011 lalu, yang ditangani pihak Polsek Urban Kotabunan hingga saat ini tak ada tanda-tanda penyelesaian, apalagi penetapan soal tersangkanya. Ada pula yang menduga, kasus ini terkesan ditutupi karena melibatkan oknum pejabat daerah.

Hal ini sebagaimana yang dilontarkan Tokoh Pemuda Modayag Bersatu Raymon Djola, kepada TotabuaNews. Raymon menyayangkan sikap dari pihak Kepolisian dikarenakan hingga saat ini, belum jelas kapan msalah tersebut dilimpahkan ke kejaksaan.

“Kasus ini sudah sangat lama namun hingga sekarang tak ada satu pun tersangkanya padahal sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi tersangkanya namun masih enggan untuk memprosesnya karena ada intervensi,” ujar Raymon.

Menurut sumber resmi, pihak kepolisian sudah melakukan gelar perkara mulai dari tingkat Polres Bolmong hingga ke tingkat Polda Sulut. “Sebenarnya penyidik sudah mulai akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang yang diduga kuat mengetahui aliran dana tersebut dan rencanaya ke tiga orang tersebut akan dikonfrontir (dipertemukan, red). Namun sampai sekarang tak jelas kelanjutannya,” ungkap Sumber tersebut yang meminta namanya tidak dikorankan.

Lanjut sumber tersebut, ada sejumlah temuan pemalsuan dokumen dalam kasus tersebut di antaranya rekanan rumah makan yang diduga fiktif dan ditanda tangani staf sekretariat DPRD Boltim. “Yang jelas dalam temuan banyak yang diduga kuat fiktif,” terangnya.

Sementara itu, Kapolsek Urban Kotabunan Kompol Hamdi Lobangon saat dikonfirmasi sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya dalam kasus itu, masih terus berjalan dan tidak ditutup-tutupi. “Kita tidak tinggal diam. Jadi kasus ini tetap akan dilanjutkan, dan akan jelas pada waktunya,” tegas Lobangon kepada sejumlah wartawan. (emon)