TNews, OPINI – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Seluma 2025 kembali menyuguhkan paradoks klasik pembangunan daerah: angka kemiskinan turun, tetapi hidup warga miskin justru semakin mahal. Penurunan persentase kemiskinan dipresentasikan sebagai capaian, sementara kenaikan beban hidup nyaris tak terdengar dalam narasi kebijakan.
Paradoks ini menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan visi besar daerah: “Seluma Emas Berlian” — akronim dari Elok, Maju, Adil, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Beriman. Visi ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama. Namun, ketika garis kemiskinan terus naik, pertanyaannya menjadi sah: sejauh mana “emas berlian” itu benar-benar berkilau dalam kehidupan rakyat kecil?
Kabupaten Seluma, dengan jumlah penduduk sekitar 217 ribu jiwa, mengelola anggaran publik yang tidak kecil. APBD 2025 diperkirakan mencapai Rp1,06 triliun, setara hampir Rp4,9 juta per penduduk per tahun. Pada 2026, anggaran bahkan disahkan turun menjadi sekitar Rp996 miliar dalam kondisi defisit. Dengan besaran anggaran tersebut, publik wajar bertanya: ke mana uang publik itu bekerja, dan untuk siapa?
Menurut BPS Seluma 2025, persentase penduduk miskin tercatat 17,23 persen atau sekitar 35 ribu jiwa. Namun bersamaan dengan itu, garis kemiskinan melonjak hingga Rp502.739 per kapita per bulan, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, standar minimum biaya hidup terus naik. Banyak keluarga mungkin “lulus” dari kategori statistik miskin, tetapi secara riil tetap hidup dalam tekanan ekonomi.
Di sinilah jarak antara angka dan kenyataan makin terasa. Secara persentase, kemiskinan turun. Tetapi secara sosiologis, hidup tidak menjadi lebih ringan.
Kerentanan ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Seluma sebesar 3,11 persen, setara sekitar 2.800–2.900 pencari kerja yang belum terserap. Angka ini memang lebih rendah dibanding wilayah perkotaan. Namun di Seluma, persoalannya bukan hanya tidak bekerja, melainkan juga bekerja namun tetap miskin.
Upah rendah, dominasi sektor informal, dan rapuhnya ekonomi rumah tangga membuat kerja belum menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Bekerja tidak selalu berarti sejahtera.
Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten agraris lain di Bengkulu, Seluma menghadapi kombinasi masalah yang lebih berat: kemiskinan masih dua digit, harga kebutuhan pokok naik, dan struktur ekonomi belum cukup kuat menciptakan kesejahteraan yang stabil.
Di balik grafik kemiskinan yang menurun, terdapat realitas lapangan yang lebih keras: keluarga yang “nyaris cukup” tetapi tetap miskin, pendapatan yang tak mengejar inflasi, serta generasi muda yang tumbuh di tengah keterbatasan ekonomi.
Dalam konteks inilah visi “Seluma Emas Berlian” seharusnya diuji, bukan dipuji. Jika “maju dan sejahtera” menjadi janji, maka indikator keberhasilan tidak cukup berhenti pada persentase. Ia harus tercermin pada daya beli yang membaik, pekerjaan yang layak, harga yang terkendali, dan berkurangnya kecemasan ekonomi rumah tangga.
Paradoks ini seharusnya menjadi alarm kebijakan. Karena pembangunan tidak diukur dari seberapa indah laporan statistik, tetapi dari apakah rakyat benar-benar hidup lebih layak.
Jika tidak, maka “Seluma Emas Berlian” berisiko tinggal sebagai slogan, sementara di bawahnya, rakyat masih berjuang sekadar untuk bertahan.*
Opini Publik: Vox Populi VD
