KAGET geli, bercampur kesal dan sedikit marah saat membaca berita dengan judul, ‘Panwaslu Kotamobagu Diteriaki Anjing Oleh Pengunjuk Rasa’.
KAGET, karena kata-kata yang terkesan kasar itu justru muncul di tengah-tengah orasi dari para pemimpin pengunjuk rasa, yang sepengetahuan saya masuk dalam klasifikasi kelompok intelektual,

GELI, sebab kalimat itu justru menunjukkan ketololan dan kemiskinan kosakata untuk memimpin massa aksi, KESAL, karena secara tidak langsung kata-kata itu sedikit banyak telah mencederai budaya kemongondowan dengan ciri khas masyarakatnya yang memiliki ‘bobahasaan’ yang tinggi, MARAH, sebab kata yang dilontarkan itu terlalu kotor diucapkan, dan biasanya mereka yang suka main kotor-kotoran tidak lebih daripada orang yang kerap bermain dalam kubangan lumpur.

Akh, saya pun pernah beberapa kali melakoni itu, menjadi pendemo di masa tahun 2000-2008. Mencegat Kepala Negara, serta Wakil Kepala Negara yang kala itu berkunjung ke Sulut, hanya untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kata-kata kotor seperti itu setahu saya belum pernah terlontar dari mulut saya yang tidak ‘terlalu bersih’ ini, selama meneriakkan aspirasi-aspirasi dari berbagai kelompok kepentingan yang ada,

Kedepan, mungkin perlu ada penambahan jam untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, agar perbendaharaan kosakata bagi anak-anak negeri bisa lebih diperbanyak dan diperluas, Atau bisa juga, mata kuliah Agama dan Ilmu Budaya Dasar lebih diperkuat, agar kita dapat lebih mengenal etika maupun estetika dalam kehidupan keseharian kita,

Semoga, ini jadi bahan evaluasi bagi kita, bahwa masih banyak kata-kata yang lebih santun, lebih diplomatis, dan lebih elegan diteriakkan saat menyampaikan aspirasi kita di hadapan publik. Jangan didik masyarakat dengan kata-kata Kotor, jika kita tidak ingin tinggal dan diasingkan dalam ‘Kubangan Lumpur’. Sekian.

Penulis : Junaidi Amra

PEMILIHAN wali kota dan wakil wali kota Kotamobagu periode 2018-2023 telah usai. Ir Hj Tatong Bara sebagai wali kota incumben berhasil mempertahankan kursi wali kota untuk periode ke dua. Tatong berpasangan dengan Nayodo Koerniawan (TB-NK) berhasil mengalahkan rivalnya Jainuddin Damopolii (wakil wali kota saat ini yang ingin jadi wali kota) berpasangan dengan Suharjo Makalalag (JaDi Jo).

Namun di satu sisi, sebagai pihak yang kalah, kubu JaDi Jo masih belum mau menerima kekalahan. Tudingan money politik (hasil tangkap tangan tim OTT) dijadikan senjata dengan ‘bermimpi’ agar TBNK bisa di diskualifikasi.

Sayangnya, kajian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) gabungan Panwaslu Kotamobagu, Polres Bolmong, dan Kejaksaan Kotamobagu, dugaan money politik TBNK tidak memenuhi unsur. Sebab, itu (pemberian) merupakan sedekah dari pribadinya Ir Hj Tatong Bara (bukan atas nama paslon TBNK) kepada kaum duafa yang rutin dilakukan Tatong setiap tahun (tidak ada pesan-pesan politik).

Tak puas dengan hasil keputusan Gakkumdu Kotamobagu, tim JaDi Jo melompat ke Bawaslu Sulut dengan tudingan yang sama (sedekah disebut money politik). Proses sidang dugaan politik uang itu, digelar Bawaslu Sulut beberapa pekan. Namun, lagi-lagi tudingan itu tidak mendasar dan ditolak oleh majelis pada agenda sidang putusan.

Dalam proses sidang putusan yang digelar di kantor Bawaslu Sulut, tim JaDi Jo memboyong ratusan pendukung. Dimana ratusan pendukung itu didominasi oleh emak-emak dapur (harusnya mereka ada di rumah ngurusin makanan suami dan anak).

Teriakan mereka (pendukung Jadi jo) itu cukup mengganggu jalannya proses sidang putusan. Namun, aksi mereka tak merubah hasil putusan (dugaan money politik TBNK tidak terbukti). Dalam aksi mereka itu, beberapa pendukung meneriaki dan mencaci panwaslu Kotamobagu (disebut berpihak ke paslon TBNK).

Tak puas dengan aksi di kantor Bawaslu Sulut, pendukung Jadi Jo Kamis (12/07) siang turun ke jalan melakukan aksi demo. Target utama mereka menuju kantor Panwas kota Kotamobagu. Aksi mereka itu berjalan sukses dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Aksi mereka kali ini meminta agar ketua Panwas Kotamobagu Musly Mokoginta melepas jabatannya. Bahkan lebih parah, aksi yang dipimpin korlap berambut pirang Irawan Damopolii menuding ketua panwas sudah menerima suap dari salah satu paslon.

Namun, ketua panwas Musly memperlihatkan jiwa ksatrianya, dengan menghadapi langsung para pendemo. Di depan pendemo musly menyampaikan berapa hal, termasuk soal tudingan suap. “Jika ada indikasi panwaslu kotamobagu menerima suap, silahkan buktikan,” tantang Musly.

Disisi lain, melihat aksi demo menjelang tahapan pemilihan legislaatif 2019 itu, saya sempat berfikir jangan-jangan ada ‘udang’ di balik demo tersebut (ada kepentingan lain dibalik aksi).

Semoga saja aksi demo itu adalah murni karena persoalan pilwako bukan ditunggangi oleh kepentingan lain. Sebab, proses pemilihan wali kota sudah selesai, tinggal menunggu pelantikan kepada yang terpilih paslon TBNK.

Penulis : Konni Balamba