Pemkab Bolsel Sukses Raih Opini WTP Keempat Kalinya

-

Senin, 4 Juni 2018

Banjir di Desa Dumagin A Hingga Menggenangi Rumah Warga

TOTABUAN.NEWS, BOLSEL – Cuaca Ekstrim yang melanda wilayah Bolsel sejak awal bulan Juni ini, sejumlah 10 desa yang tersebar di dua Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdampak bencana banjir.

Luapan air mengenangi rumah warga Desa Tobayagan Kecamatan Pinolosian Tengah

Hal ini disampaikan langsung Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bolsel Maxi Limbat SP, saat ditemui dirunag kerjanya, Senin (04/06/2018) hari ini.

“Berdasarkan data yang kami peroleh dari Tim Relawan, Pemerintah Desa yang masuk di Media Center BPBD, sejumlah 10 desa di Kecamatan Pinolosian Tengah dan Timur terdampak bencana banjir, dan sebelumnya pihak BMKG sudah mengelurkan peringatan dini akan adanya Cuaca Ekstrim yang dirilis BMKG Sulawesi Utara, Minggu (03/06/2018) kemarin,” tutur Maxi.

Luapan Air Sungai Dumagin Saat Intensitas Curah Hujan Tinggi

Lanjut dirinya menghimbau kepada masyarakat agar lebih meningkatkan Kewaspadaan saat cuaca ekstrim.

“Masyarakat diminta tingkatkan kewaspadaan, terutama yang bermukim di Wilayah Rentan terjadi banjir atau tanah longsor,” imbau Maxi.

Sementara itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bolsel Syarifudin Suterto S, Sos menyebutkan jumlah Kepala Keluarga yang terdampak bencana banjir.

“Kepala Keluarga terdampak bencana banjir di Kecamatan Pinolosian Tengah dan Timur berjumlah 1.678 Kepala Keluarga yang tersebar diri desa Tobayagan, Tobayagan Selatan, Motandoi, Motandoi Selatan, Dumagin A, Dumagin B, Onggunoi, Onggunoi Selatan, Perjuangan, dan Posilagon,” tandas Syarifudin.

Peliput: Aspriadi Paputungan

LUAAARRR BIASA ! Boltim Raih WTP ke- Lima Kali

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

ADVETORIAL, BOLTIM — Prestasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah patut diacungi jempol. Kabupaten yang dipimpin duet Sehan Landjar dan Rusdi Gumalangit ini, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya secara berturut-turut, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boltim tahun anggaran 2017.

Penyerahan LHP LKPD ini diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Tangga Muliaman Purba kepada Bupati Sehan Landjar dan Ketua DPRD Boltim Marasoleh Mamonto, di aula kantor BPK Perwakilan Sulut, Senin (4/6) kemarin.

Bupati Boltim yang akrab disapa Eyang, usai menerima LHP atas LKPD 2017 dari BPK-RI menyatakan bersyukur atas hasil pemeriksaan tersebut. “Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boltim kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian, ” ujarnya.

Atas prestasi tersebut, Eyang mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya dan berpesan untuk terus mempertahankannya di tahun-tahun mendatang. Capaian ini kata dia, menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Boltim dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bersih.

“Alhamdulilah kami sangat berterima kasih pada BPK atas saran dan masukannya, dan juga kepada seluruh jajaran aparatur di pemerintah Kabupaten Boltim yang bekerja keras sehingga laporan keuangan bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga bisa meraih opini WTP, ” ucapnya didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Oskar Manoppo, Kepala Inspektorat Meike Mamahit, Asisten III, Djainudin Mokoginta, Kepala Bapelitbanda Iksan Pangalima dan Sekertaris Dewan Priyamos.

PELIPUT : AA

1 dari 9

MTs N 2 Kotamobagu Diduga Lakukan Pungli

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Sejumlah Wali Murid Madrasah Tsanawiya (MTs) Negeri 2 Kotamobagu, mempertanyakan iuran komite yang dipatok oleh pihak komite madrasah. Pasalnya, iuran komite ini, diduga baru diketahui setelah para siswa kelas IX, hendak mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU).

Meti Potabuga, Wali Murid asal Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, mengaku terkejut dengan adanya iuran yang harus dibayarkan.

Jumlah iuran terlalu besar, apalagi dalam suasana bulan puasa. Dan, jika tidak dibayarkan, maka diduga, pihak sekolah akan menahan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) murid.

“Kami harus membayar iuran komita sebesar Rp. 450.000. Jika tidak, maka SKHU tidak akan dikeluarkan oleh pihak sekolah, padahal itu sangat penting untuk pendaftaran kembali anak kami di SMA,” keluh Meti saat disambangi di rumahnya, Senin (04/06/2018).

Menurutnya, tidak ada kesepakatan bersama pihak sekolah terkait jumlah komite.

“Tahun lalu, ketika rapat bersama pihak sekolah terkait komite itu tidak final, sehingga banyak orang tua yang tidak membayar, namun ketika tahun ini sudah diminta dibayarkan dobol bersama tahun lalu,” ungkapnya.

Terpisah, Balai Komite Mts Negri 2 Kotamobagu Herlina damopilii melalui Sekertaris Komite mengatakan, komite yang ditetapkan oleh pihak sekolah sudah sesuai kesepakatan bersama.

“Kami sudah adakan rapat bersama para orang tua murid terkait jumlah komite yang dibayarkan, dan itu bukan SKHU yang dibayar melainkan uang komite. Namun, ketika orang tua murid merasa berat maka itu perlu dikomunikasikan dengan pihak sekolah,” jelasnya.

Menurutnya, uang Komite yang terkumpul untuk pembiayaan infrastruktur dan gaji para honorer.

“Dana BOS tidak bisa membiayai Infrastruktur dan gaji guru honor secara keseluruhan. Makanya diambil dari uang komite itu,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kotamobagu Saiful Bongso, melalui Kepala Bidang Madrasah Musafaq mengatakan, seharusnya, segala bentuk keperluan biaya sekolah, termasuk komite sudah dibebaskan oleh pemerintah, dan ditanggung oleh dana BOS.

“Bentuk komite itu harusnya sudah di hapuskan, apalagi dengan modus penebusan SKHU. Seharusnya gratis karena sudah di danai oleh dan BOS. Komite diserahkan ke wali sekolah masing-masing. Lewat rapat orang tua murid,” ujarnya.

Terkait hal itu, dirinya bakal melakukan klarifikasi dengan pihak sekolah tersebut.

“Besok kita akan turun ke sekolah itu. Jika kemudian ada indikasi yang mengarah ke pungutan liar maka akan diproses sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Peliput: Neno Karlina

Terkait DBD, Dinkes Ingatkan Dampak Buruknya Fogging

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu menanggapi banyaknya permintaan fogging masyarakat, terkait adanya penemuan kasus Deman Berdarah Dangue (DBD) di Kelurahan Tumobui, Kecamatan Kotamobagu Utara.

Kepala Dinkes, Devi Ch. Lala melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit (Kesmas dan P2P), Apek Daeng Mangati mengatakan, fogging baru bisa dilakukan, ketika memenuhi indinkasi Penyelidikan Epilogi (PE).

“Penyelidikan protab dari Kemenkes. Tetap alurnya, laporan tindak lanjut ke lapangan. Dengan penyelidikan dari radius 200 meter, dari titik fokus. Lewat hasil itu, baru diketahui, bisa tidak ditindak lanjut,” katanya, Senin (04/06/2018).

Dirinya mengatakan, hal ini dikarenakan fogging juga memiliki dampak negatif, dan bukan merupakan solusi satu-satunya.

“Ini racun, jelas ada dampak negatifnya, selain itu bisa membuat nyamuk jadi lebih kebal, apalagi fogging hanya bisa membunuh nyamuk dewasa, bukan jentik. Sehingga, tidak bisa dilakukan sesuka hati. Harus sesuai dengan standar yang diberi oleh Kemenkes,” jelasnya.

Pola hidup bersih, lanjutnya, merupakan kunci agar bisa terhindar dari potensi terkena DBD.

“Kan, ada pemberian bubuk/obat abate di genangan air. Tindakan memberantas nyamuk dengan gerakan 3M plus (Menguras, menuntup, dan mengubur). Di samping berupaya hidup sehat,” ujarnya.

Dirinya mengimbau, agar masyarakat lebih waspada menghadapi cuaca yang tak menentu

“Sering hujan sering panas, masyarakat harus waspada karena, nyamuk Aides Aigepti ini, adalah nyamuk yang suka bersih, genangan dispenser, baju yang tergantung, belum lagi kondisi daya tahan tubuh yang rentan penyakit karna cuaca yang tidak menentu,” pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana Survelen Dinkes, Ernawati Sianturi turut membenarkan.

“Selama ini, kalau ada kasus, masyarakat kebanyakan mau langsung fogging, padahal fogging juga memiliki dampak buruk,” singkatnya.

Peliput: Neno Karlina

Lagi, Kotamobagu Raih WTP dari BPK

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulaweis Utara (Sulut) .
opini WTP ini, diumumkan secara resmi, oleh Kepala BPK RI Sulut, Tangga Muliaman Purba lewat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2017 di kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Senin (04/06/2018).

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Kotamobagu, Muhammad Rudi Mokoginta menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dari BPK RI Perwakilan Sulut dan kerja keras pemerintah Kota Kotamobagu terutama SKPD terkait. Sehingga Pemerintah Kota Kotamobagu kembali berhasil meraih opini WTP untuk kelima kalinya.

“Mudah-mudahan bisa terus kita pertahankan ke depannya, perbaikan terhadap pengelolaan keuangan akan terus kami perhatikan dan lakukan,” kata Walikota.

Walikota juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan SKPD, dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, atas kerja keras, serta tentunya komitmen dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, kembali mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Diraihnya Opini WTP ini, juga tidak lepas dari peran serta komitmen dari Ir. Tatong Bara, dan Drs. Jainuddin Damopolii, untuk terus melaksananakan sistem pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Walikota.

Diketahui, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, yang dilaksanakan di Kantor BPK – RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPK – RI Provinsi Sulawesi Utara, Tangga Muliaman Purba, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE, serta para Bupati / Walikota, dan pimpinan DPRD Se – Sulawesi Utara. (*)

Salahkan Penambang Lain, MP Sebut Nama Salah Satu Pengusaha Tambang

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemilik lahan tambang yang ambruk di wilayah Bakan yakni MP, rupanya tak mau disalahkan dalam tragedi yang menewaskan enam warga Bakan.

Ini terbukti dalam komentar akun Facebook Michael Potabuga yang diduga adalah milik MP. Pada sebuah postingan link berita terkait tragedi tambang Bakan, MP berkomentar seakan dirinya sebagai pemilik lahan bukan penanggungjawab atas tragedi tersebut. Malah ada orang lain yang Ia sebut.

“Ini tempat ini secara de jur torang yg punya..tapi secara de facto(kenyataan)OM TOLE DAN KELUARGA YG MENGUASAI!!!,” tulis MP dalam postingan tersebut.

Konni Balamba

Soal Penutupan Tambang Bakan, Senduk: Saya Apresiasi Meski Terlambat Tutup

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Sikap tegas pihak Polres Bolmong menutup tambang ilegal Bakan, langsung mendapat apresiasi dari salah satu legislator Kabupaten Bolmong Deddy J Senduk.

Kepada TOTABUAN.NEWS apa yang dilakukan Kapolres AKPB Gani Fernando Siahaan sudah tepat. “Tambang bakan sudah beberapa kali memakan korban. Tapi untuk sikap tegas polres kali patut diapresiasi walaupun terlambat tutup,” kata Senduk.

Secara kemanusiaan, Senduk sangat menyayangkan tragedi ambruknya tambang bakan hingga mengakibatkan enam orang meninggal dunia. “Bulan suci yang penuh berkah ada keluarga yang harus kehilangan anggotanya dengan kejadian ini sekali lagi sangat di sayangkan,” ujar Senduk.

Ia pun berharap kepada pemerintah kabupaten bolmong melalui instansi terkait agar segera menindaklanjuti atas sikap tegas Kapolres.

Konni Balamba

Pemilik Tambang Terkesan Lepas Tanggung Jawab, MP Sebut Yang Tertimbun ‘Kalikit’

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018

TOTABUAN.NEWS, HUKRIM – Enam korban yang tertimbun di tambang ilegal Bakan milik MP rupanya tak diakui sebagai pekerja oleh pemilik tambang.

Hal itu terungkap dalam pernyataan MP saat bersua dengan media ini. MP terkesan lepas tanggungjawab meninggalnya enam orang warga desa Bakan tersebut.

MP menyebut para korban adalah orang-orang yang hendak mengambil material tanpa ia ketahui. Menurutnya orang-orang tersebut sudah diingatkan berulang kali dan dilarang namun tidak diindahkan.

“Para korban yang meninggal tertimbun bukan orang saya, mereka orang yang biasa mengambil matrial emas disitu tanpa sepegetahuan saya (Kalikit),” tegas MP.

Sementara itu, Kapolres Bolmong AKPB Gani Fernando Siahaan mengatakan, akan memproses pemilik tambang tersebut apalagi sudah ada korban jiwa.

“Tetap akan diproses. Karena lokasi itu miliknya berarti yang bersangkutan harus bertanggung jawab,” tegas Siahaan.

Gery Liangga

Polres Bolmong Police Line Tambang Emas Milik MP

Uploader :

-

Senin, 4 Juni 2018