TOTABUANEWS, BOLTIM – Sebanyak 3942 Rumah Tangga Sasaran di Bolaang Mongondow Timur bakal menerima Beras Sejahtera (Rastra) tahap dua pada september mendatang. Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemkab Boltim Rosita Pobela, kemarin.

“Penyaluranya kita lakukan bertahap di tujuh kecamatan. Mudah-mudahan September kita salurkan,” ujarnya.

Menurutnya, kini pihak distributor yakni Bulog masih melakukan penagihan. Sebab disebutnya, masih sebagian besar desa belum melunasi uang beras. “Desa yang belum melunasi hampir 95 persen. Ada empat desa hampir dikatakan lunas di Kecamatan Mooat, Motongkad dan Modayag Barat,” sebutnya.

Lebih lanjut ia katakana, jika mendapati kualitas beras yang tidak baik, diharapkan masyarakat segera melaporkan hal tersebut. “Apabila penyaluran tahap kedua nanti disalurkan ke masyarakat dan didapati kualitas berasnya  tidak bagus, maka itu akan diganti dengan beras baru,” katanya.

Terpisah, Sangadi Molobog Barat Lukman Mamonto mengaku, penyerahan uang raskim tinggal menunggu petugas dari Bulog untuk dilakukan penyetoran.

“Kami tinggal menunggu petugas Bulog. Karena warga sudah tak sabar lagi, mendapatkan beras rastra tahap dua. Beras rastra ini, sangat membantu warga dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bakal menggelontorkan anggaran Rp1 miliar guna pembuatan fasilitas pendukung Pasar Pondabo di Tutuyan, yang sebelumnya menuai sorotan masyarakat dikarenakan belum juga difungsikanya pasar tersebut sebagai pusat jual beli kebutuhan pokok masayarkat sehari-hari.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Boltim, Ahmad Mulyadi, mengatakan anggaran fasilitas pendukung pasar tersebut ditata pada APBD-Perubahan 2017. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyetujui anggaran tersebut.”Pak Sekda, telah menyetujui anggaran 1 miliar untuk Pasar Pondabo, saat pembahasan bersama dengan TAPD lalu,”  ujarnya.

Dijelasknya, anggaran  1 miliar untuk Pasar Pondabo, nantinya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan. Yaitu, penimbunan lahan pasar, pembuatan pagar di sekeliling pasar, dan pembersihan kawasan pasar.”Untuk pembagian anggaran dikegiatan itu, sementara disusun oleh tim perencana,” sebutnya.

Lebih lanjut ia katakan, sebenarnya diakhir tahun pasar tersebut sudah bisa difungsikan. Namun, dikarenakan masih ada juga fasilitas lainnya yang belum terpenuhi, ditambah lagi masih minimnya anggaran yang ditata di APBD-Perubahan 2017. Untuk itu ia memastikan tahun 2018 pasar itu sudah bisa digunakan.”Rencananya juga listrik sudah terpasang dan pembuatan jalan paving blok. Tapi, anggaranya belum cukup. Tahun depan kita akan anggarkan lagi agar pasar itu sudah bisa dipakai,” katanya.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, BOLTIM – Kepala Inspektorat Boltim, Meike Mamahit mengatakan pihaknya akan melakukan audit serapan dan pertanggung jawaban Dana Desa  (Dandes) dan Anggran Dana Desa (ADD) tahap 1 (Satu) di 80 Desa se- Boltim  pada september mendatang. Menurutnya, hal itu dilakukan guna melihat sejauh mana pengelolaan keuangan di tiap-tiap desa.”Dandes dan ADD tahap satu baru di cairkan bulan lalu. Namun, serapanya sudah 70 persen. Sepetember bulan depan tim auditor kami akan turun melakukan pemeriksaan  di seluruh desadi Boltim,” katanya, kemarin.

Dijelaskanaya, tim auditor nantinya akan melakukan pemeriksaan secara detail mulai dari serapan anggaran sampai pada pekerjaan fisik infrastruktur.”Mulai dari admministrasi pertanggung jawaban realisasi anggaran sampai fisik bangunan kita cek. Yang pasti tidak ada yang dilewatkan nantinya,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap para Sangadi (Kepala Desa) agar menggunkan Dandes dan ADD sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku. Proses pengawasan pengeloaan keuangan desa oleh pemerintah sangat ketat dan tranparan.”Pastikan semuanya berjalan sesuai perencanaan. Jangan sampai ada temuan nantinya. Karena ini bisa berdampak pada proses hukum jika realisasinya tidak sesuai,” tuturnya.

Terpisah Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Boltim,  Fitra Damopolii mengatakan Inpektorat telah meminta dokumen peraturtan perundang-undangan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup), berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa, sebagai acuan apakah realiasi kegiatan menggunakan Dandes dan ADD sudah sesuai pertuntukan.”Sebelum  auditor turun ke desa-desa, mereka meminta dokumen peraturan untuk ditelaah kemudian, akan melakukan audit secara detail terkait pengelolaan Dandes  dan ADD,” katanya.

Diungkapkanya, hasil monitoring di tiap-tiap desa, pemberdayaan masyarakat  maupun pekerjaan fisik menggunakan Dandes dan ADD masih berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan. Adapun masalah yang ditemukan dilapangan, namun masih bisa diatasai dengan baik.”Secara umum, realisasi Dandes danADD tahap satu bertjalan baik. Pengawasan kita lakukan terus di lapangan,” ujarnya.

Tim Totabuanews

TOTABUANEWS, BOLTIM – Sebanyak 173 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) menghadiri  Rembug Kebangsaan dan Manifesto Politik yang dimotori Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (FKN-PPDODB) di Gedung Nusantara IV DPR-RI, Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

Dalam rembug kebangsaan yang dihadiri ribuan delegasi dari masing-masing daerah calon pemekaeran tersebut mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium dan segera mempercepat pemekaran daerah.

“Kedatangan kami ke jakarta beserta ribuan delagasi lainya dipenjuru negeri ini tujuanya hanya satu yakni segera mempercapat pemekaran daerah,” kataFKN-PPDODB,Sehan Landjar

Dikatakanya,  hadirnya ribuan masyarakat di gedung parelemn ini adalah inisiatif dan merupakan sikap militansi mewujudkan pemekaran daerah demi kesejahteraan rakyat.

“Kami meminta bapak presiden agar segra mencabut moratorium  dan menyetuji pemebentukan Daerah Otonom Baru. jika pemerintah dan DPR-RI mengabaikan tuntutan kami, maka kami akan mengambil langkah hukum atas pelanggaran yang dilakukan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pihaknya juga memberikan batas waktu sampai pada Oktober mendatang, jika belum mendapat respon pemerintah, maka   FKN-PPDODB akan aksi yang lebih masif.”Kami sangat serius, tegas jika tuntutan kami belum membuahkan hasil,” katanya.

Senada dikatakan Senator  DPD-RI asal Sulut, Benny Rhamdany. Ia meminta DPR RI dan DPD RI untuk mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan Daerah.

“Kami mendesak pemerintah segera mencabut moratorium pemekaran daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat UU 23/2014,” tegasnya.

Tim Totabuanews