TOTABUANEWS, BOLSEL – Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk segera membentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK), belum bisa diwujudkan. Daerah paling ujung di Sulut yang dipimpin Bupati Hi Herson Mayulu (H2M) ini belum memenuhi syarat. Sebab, Bolsel tidak termasuk daerah rawan narkoba.
Informasi ini datang dari Komisi III DPRD Bolsel yang baru saja berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulut, di Manado.
“Menurut BNN, Bolsel belum layak bentuk BNK. Bolsel bukan titik rawan narkoba. Kemudian, belum ada kasus narkoba, baik pemakai maupun pengedar,” terang Sunardy Kadullah, kemarin.
Dijelaskannya, salah satu syarat pembentukan BNK di sebuah daerah, ketika daerah tersebut sudah ada kasus narkoba. Prosedurnya, buat naskah akademik yang memuat tentang seberapa besar tingkat kerawanan narkoba di daerah tersebut.
“Di dalamnya termuat seberapa besar angka kasus narkoba, mulai dari pengguna, pengedar termasuk tindak lanjut secara hukum,” tutur Kadullah.
Lanjutnya, naskah akademik tersebut akan diberikan poin oleh BNN. Katanya, jika nilai atau poin masuk standart, langsung ditindaklanjuti untuk pembentukan BNK di kabupaten bersangkutan.
“Kalau BNN menilai daerah dimaksud sudah layak bentuk BNK, proses selanjutnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenpan untuk pengisian personil BNK dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian untuk personil dari Polri, dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) terkait anggaran (operasional) BNK yang akan dibentuk,” jelasnya. Di sisi lain, bagi daerah yang belum memiliki BNK seperti Bolsel, didelegasikan Kesbangpol berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian setempat untuk memantau pergerakan narkoba di daerah. “Positifnya, dengan tidak adanya BNK, berarti daerah tersebut masih bersih dari narkoba. Kita doakan saja semoga Bolsel sampai seterusnya tetap seperti ini (bersih dari narkoba),” tambah Kadullah.
Hal tersebut turut dibenarkan Wakil Ketua Komisi III, Abdi Van Gobel. Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, pembentukan BNK memiliki standart.
“DPRD dan Pemkab sangat menginginkan ini, tapi memang Bolsel belum layak. Kendati begitu, tetap ada langkah serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan menindak peredaran atau penggunaan narkoba di daerah,” sebut Abdi Van Gobel dalam rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Kantor DPRD, kemarin.
Rhu / Raldy
