TOTABUANEWS, KOTAMOBAGU – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru S Pt, mendapat kehormatan, menjadi pemateri pada kegiatan Kongres Nasional Maritim (Konasmi),yang digelar di Clarion Hotel, Makassar – Sulawesi Selatan.
Kegiatan tersebut mengusung tema Komitmen Pemerintah Menuju Indonesia Poros. Dalam materi yang disampaikan, Kamaru menjelaskan tentang hambatan sebaimana regulasi yang ada, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Titik berat persoalan yang menghambat kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pada sisi regulasi harus dievaluasi secara menyeluruh. Sehingga terjadi harmonisasi regulasi dengan menghilangkan tumpang tindih peraturan di tingkat pusat, khususnya antara kementerian danlembaga maupun dengan peraturan di tingkat daerah,” terang Kamaru.
Dalam kaitannya dengan hal itu, Kamaru menjelaskan Pemerintah Propinsi harus ditingkatkan peran aktifnya. “Yang sangat perlu ditekankan dalam hal ini adalah kapasitas dan peran aktif pemerintah propinsi, dalam menyusun regulasi teknis dan program yang mendukung percepatan pembangunan industri perikanan dengan memberdayakan nelayan,” ujar Kamaru.
Disebutkan Kamaru, beberapa regulasi yang dianggap merugikan, diantaranya:
1. Permen KP/2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan ranjungan;
2. Permen KP/2015 tentang pelarangan penangkapan ikan dengan pukat;
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
“Kita bersyukur dapat diberikan kesempatan oleh pihak penyelenggara sebagai narasumber dalam acara ini. Tentunya, regulasi yang menjadi hambatan selaku daerah maritim, perlu disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah pusat dalam menetapkannya,” kata Kamaru.
Ia berharap, dalam penyelenggaraan Kongres tersebut, dapat membawa dampak positif bagi daerah-daerah maritim di tanah air. “Kami berharap ini akan membawa pengaruh besar, khususnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan,” tutup Kamaru.
Surahman Mokoagow
