Beranda blog Halaman 3328

Komisi II Deprov Gelar Hearing Soal Aset Pemprov

0

TOTABUAN.NEWS, MANADO  Menyeruaknya persoalan aset pemerintah provinsi (Pemprov) yang diduga sudah dikuasai oleh mantan pejabat pemprov, membuat Komisi II DPRD Sulut melakukan hearing bersama Badan Keuangan dan Aset Pemprov Rabu (20/03) kemarin.

Menarik dalam hearing, satu persatu terungkap ada beberapa aset berupa lahan saat ini sudah dirikan rumah dan diambi alih mantan pejabat pemprov. Salah satu, adalah sebuah rumah mewah berlantai dua yang ada di jalan cendana Kotamobagu. Aset tersebut terkesan sudah dikuasai oleh mantan pejabat Kanwil PU.

Menurut personil Komisi II DPRD Sulut Raski Mokodompit, tak menjadi masalah kalau aset tersebut dipinjam pakaikan kepada pihak lain, selama belum dimanfaatkan pemda.”Namun yang harus diantisipasi, bisa saja yang peminjam pakai sudah merasa memiliki karena tidak dicari pemda. Apalagi kalau sampai aset tersebut sudah direhab menggunakan anggaran pribadi peminjam pakai,” ungkap Raski.

Ditambahkan, Ketua Komisi II, Noldy Lamalo, status tersebut harus segera dipastikan, apakah masih milik Pemerintah Provinsi atau sudah dilepas.”Jadi besok kita turun langsung mengklarifikasi kejelasan aset tersebut. Tolong siapkan dokumen pendukungnya,” ujar Lamalo dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Keuangan dan Aset Pemerintah. Siang tadi.

Sementra itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset melalui Kabid Aset, melky matindas akan mencari dokumen pendukung kepemilkan aset tersebut.

 

David Rumondor

Pengurus Harian Ceng Beng Benahi Rumah Sembahyang

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Dalam menyambut hari raya Ceng Beng bagi etnis Tiong hoa, Yayasan Damai Sejahtera Totabuan Sosial Duka, melalui pengurus harian Ceng Beng 2019 melakukan pembenahan serta pembersihan rumah sembahyang. Pembersihan rumah sembahyang yang terletak di kompleks pekuburan Lokuyu kelurahan Kotabangon, kecamatan Kotamobagu Timur, dilakukan para Rabu (20/03) kemarin.

Kegiatan lansung dipimpin ketua Tauke Ceng Beng, David Reza Wullur bersama jajaran pengurusnya. Sebelum melakukan pembersihan, dilakukan sembahyang minta izin terlebih dahulu mengingat rumah sembahyang sudah hampir satu tahun tidak dibersihkan

“Ini rumah sembahyang biasa digunakan setiap tahun pada hari ceng beng, tentu satu tahun pasti kotor karena abu makanya kita bersihkan, bahkan disiapkan cat warna warni untuk mempercantik bangunan,” kata Seksi Ibadah Pengurus Ceng Beng.

Sementara itu Ketua Tauke, David  Wullur menambahkan apa yang dilakukan bersama rekan-rekan pengurus lainya ini adalah bagian proses penting jelang hari ceng beng. “Kurang lebih hampir dua minggu lagi jelang hari H, Tentu dari sekarang kami bersihkan dan cat bangunan rumah sembahyang,” imbuhnya.

Diketahui, hari ceng beng atau biasa disebut Qingming adalah ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dan ziarah kubur sesuai ajaran agama Khong Hu Cu yang mana pada hari itu, para keluarga sembahyang serta membawa makanan dan minuman untuk diberikan kepada arwah leluhur.

Untuk Kota Kotamobagu, tradisi luhur peninggalan para leluhur dirangkaikan dengan pelantikkan kepengurusan Tauke ceng beng yang mana akan melaksanakan tugas sosial duka bagi para anggota yang terdaftar di rukun duka.

 

Konni Balamba

 

Tunggu SK Penetapan, BOP 70 Lembaga Paud Bakal Cair

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan segera menyalurkan dana Bantuan Operasional (BOP) untuk 70 lembaga Paud yang tersebar di 4 Kecamatan di Kotamobagu.Hal ini disampaikan Kepala Bidang Paud Kotamobagu Basri Patadjenu, saat ditemui media ini diruang kerjanya, Selasa, (19/03/2019).

Menurut Basri, anggaran BOP untuk Kotamobagu tahun 2019 ini, menurun jika dibanding tahun 2018 lalu. dimana tahun kemarin mencapai angka Rp 1 Miliar 444 juta rupiah, sedangkan tahun ini
hanya dikisaran Rp 1 Miliar 403 juta rupiah.

” Serta panyalurannya pun sudah dibagi dalam dua tahap. beda dengan tahun lalu disalurkan secara keseluruhan, dan ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia.” terang Basri.

Dikatakannya, saat ini pihaknya tinggal menunggu SK penetapan penerima BOP dari Walikota Tatong Bara. Setelah itu
lembaga Paud diminta untuk membut proposal pengajuan permintaan pencairan.

”Tahap pertama akan disalurkan paling cepat maret ini dan tahap dua diantara agustus atau september mendatang, dan akan disalurkan ke rekening masing masing lembaga Penerima.” tutur Basri.

Basri juga menambahkan Lembaga Paud yang tidak menginput Dapodik maka tidak mendapatkan dana BOP ini.

”Karena itu salah satu persyaratan penerima.selain itu lembaga tersebut sudah terakreditas,” tambahnya.

Peliput: Neno Karlina

Presiden Teken Kenaikan Gaji PNS, Pemkot Tunggu Juknis

0

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu saat ini masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis), tentang Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pembayaran kenaikan gaji PNS. Hal ini dikatakan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Inontat Makalalag melalui Kepala Bidang Perbendaharaan, Syafrudin Abas, Rabu, (20/03/2019).

“Kalau memang Juknisnya dirapel ya dirapel. Jadi pelaksanaannya sesuai peraturan yang diterbitkan dari kementerian keuangan. Kemudian mengikuti Peraturan Pemerintah (PP), untuk pelaksanaannya nanti akan mengikuti Juknis yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Termasuk perihal nanti seperti apa, kapan mulai dibayarkan, apakah setelah menerima gaji induk baru dibayarkan rapelan, atau di April itu sudah naik. Jadi tinggal menunggu Juknisnya keluar,” katanya.

Dijelaskannya, batas perubahan gaji untuk bulan April seharusnya perubahan datanya paling lambat tanggal 15 Maret 2019.

“Karena ada proses sampai untuk penyaluran gaji bulan April itu dilakukan sesuai kenaikan lima persen, tapi posisi hari ini sudah tanggal 15 Maret dan sampai saat ini kami belum punya PP dan PMK,” terangnya.

Dirinya menambahkan, jika PP dan PMK sudah terbit, kemudian Juknis pelaksanaannya juga sudah ada, pihaknya akan secepatnya memproses perubahan data untuk pembayaran kenaikan gaji PNS.

“Kemudian dengan sendirinya kenaikan gaji pokok ini juga akan berpengruh pada tunjangan jabatan ASN,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen, yang telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah diteken Presiden Joko Widodo.

Peliput: Neno Karlina

Saatnya Kaum Milenial Membangun Desa, Uin Mokodompit Siap Bertarung di Pilsang Bulud

0
Uin Mokodompit

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow (Bolmong) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bolmong telah mengagendakan pelaksanaan pemilihan sangadi (Pilsang) serentak bagi 105 desa yang ada di Bolmong. Pilsang tersebut diagendakan usai Pemilu 17 april nanti. Dari 105 desa, Desa Bulud kecamatan Passi Barat adalah salah satu desa yang akan menggelar Pilsang.

Menanggapi pelaksanaan Pilsang desa Bulud, salah satu tokoh pemuda Bulud Uin Mokodompit mengaku akan siap bertarung. Menurut pemuda yang masih berstatus single ini, sudah saatnya kaum milenial membangun desa.

Niatnya untuk bertarung di Pilsang tak lain untuk kesejahteraan masyarakat dan demi kemajuan desa Bulud. “Saya siap mewujudkankan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkeadilan. Juga siap menjadikan ekonomi masyarakat desa Bulud lebih baik lagi,” ungkap Uin.

Selain itu kata Uin, Desa Bulud memiliki potensi pertanian yang cukup baik. “Nah potensi itulah yang nanti insha alah jika saya terpilih akan saya kembangkan. Serta akan mengembangkan usaha kecil dan menenga,” kata Uin.

Uin berharap, niatnya ini bisa didukung oleh seluruh masyarakat Bulud.

 

Konni Balamba

DPRD Kotamobagu Tetapkan Ranperda RPJMD Jadi Perda

0

ADVETORIAL, KOTAMOBAGU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2018 – 2023 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kotamobagu, Rabu (20/03/2019).

Dalam rapat paripurna tersebut seluruh fraksi DPRD memberikan pandanganya, dan menyetujui ditetapkanya Ranperda usulan Pemerintah Kotamobagu itu menjadi Perda.

Wali Kota Tatong Bara dalam sambutannya mengucapkan terima kasihnya, kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kotamobagu karena telah memberikan tenaga, dan pikiran serta komitmennya dalam pembangunan daerah.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, anggota DPRD Kotamobagu, Pejabat teras Pemkot, FKPD, para Camat, serta Lurah dan Sangadi se-Kotamobagu.

 

Neno Karlina

 

Terkait Kejelasan Perpindahan RKUD, Ini Kata Wali Kota

0
Tatong Bara
TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara mengatakan, kejelasan perpindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dari Bank Sulut ke Bank Negara Indonesia (BNI), masih menunggu.
“Kalau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), masih menunggu. Setiap pemegang saham diklarifikasi, sampai akhirnya ditentukan hasil akhir pada minggu ke empat bulan april,” kata Wali Kota, saat dikonfirmasi usai Penyerahan Sertifikat Tanah, Selasa, (19/03/2019), di Rudis Wali Kota.
Menurut Wali Kota, perpindahan ini merupakan suatu keinginan, agat Bank Sulut, bisa berbenah terus. “Terutama pelayanannya harus lebih bagus. Kalau pelayanannya bagus, ya kita kembalikan ke sana. Kan masyarakat yang menjadi pengguna itu. Kalau infrastrukturnya baik, dan masyarakat bisa menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di mana saja, ini kan belum,” singkat Wali Kota.
Neno Karlina

Dinas Kominfo Bolmong Ikut Bimtek Sistem Nama Domain dan Web

0

TOTABUAN.NEWS, BOLMONG – Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Smart Government, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bolmong mengikuti sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) sistem nama domain dan Web.

Kegiatan diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan di Gedung Pusat Teknologi Informasi Komunikasi (PUSTIKNAS) Ciputat Tangerang.

Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Dinas Kominfo Bolmong Ma’rief Mokodompit S Kom mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015.

“Yakni tentang register nama domain instansi penyelenggara daerah dan peraturan menteri Kominfo tentang pengelolaan portal dan situs web instansi penyelenggara negara sejalan dengan peraturan presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektornik (SPBE),” ujar Ma’rief.

Adapun kata Ma’rief, materi lainnya yakni tentang instalasi pengelolaan DNS Server, CMS yang dilaksanakan mulai sejak 18 hingga 19 Maret 2019 kemarin.

Sementara itu dalam pelaksanaannya terbatas di ikuti oleh 50 Peserta Perwakilan Diskominfo Kabupaten/Kota Se Indonesia.”Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur E-Government melalui Kasubag Layanan Aplikasi Pemerintah Daerah DR Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA,” katanya.

Selain itu dalam rangka singkronisasi pengintegrasian satu data terpusat, Diskominfo juga mengikuti Penyusunan Format Forum Kominfo Nasional serta Bimtek Satu Data Pemerintah dan Bimtek Keamanan Jaringan Intra Pemerintah di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

“Kegiatan itu akan dimulai Rabu 20 sampai dengan Jumat 22 Maret yang dikuti satu perwakilan Diskominfo yakni Kepala Seksi Infrastruktur Abdillah Umbola Bidang Penyelenggaraan e-Government,” ujar Ma’rief.

Marief menambahkan, kedua agenda ini sangat penting untuk menindaklanjuti Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dimana setiap pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat komunikasi antar Dinas Kominfo serta adanya kewajiban untuk mengintegrasikan data dan mengamankan jaringan intra pemerintah.

“Pada kegiatan tersebut langsung diujicoba dengan mengintegrasikan Database Kepegawaian Kab/Kota, serta data pendukung lainnya bagi daerah yang sudah menerapkan eplanning /ebudgeting,” tutupnya.

 

Tim Totabuan News

 

Kesbangpol Sebut Baliho Denny Mokodompit Belum Kantongi Ijin

0
Irianto Mokoginta

TOTABUAN.NEWS, KOTAMOBAGU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kotamobagu memberberkan kalau baliho milik calon legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Sulut dapil BMR dari partai Demokrat, Denny MB Mokodompit yang terpasang di sejumlah tempat di wilayah Kotamobagu belum mengantongi ijin dari Kesabangpol Kotamonbagu. Hal itu diakui kepala Kesbangpol Kotamobagu Irianto Mokoginta saat bersua dengan Tim Totabuan News.

Menurut mantan Sekwan DPRD Kotamobagu ini, sepengetahuannya berkas permohonan ijin pemasangan APK milik caleg Denny Mokodompit belum ada di meja kerjanya.“Tapi mereka sudah pernah menghubungi kesbangpol. Namun hingg saat ini belum ada yang diajukan. Jika sudah ada, kita proses,” jelas Papa Kur sapaan akrab Irianto.

Terpisah, Denny Mokodompit saat dikonfirmasi membenarkan kalau baliho miliknya yang terpasang saat ini belum mengantongi ijin.“Sedang kita urus saat ini. Tapi saya kan caleg provinsi jadi proses pengurusan melalui kesbangpol Provinsi, nanti DPD akan menyurat ke daerah-daerah,” jelas Denny.

Denny meyakini ijin pemasangan APK miliknya dalam waktu dekat segera terbit.”Besok saya rencana akan ke DPD untuk urusan ini,” tandas Denny.

 

Konni Balamba

Mencari The Next Rahmat Mokodongan, ASN BMR Harus Berani Tampil di Provinsi

0

TOTABUAN.NEWS, BMR – Setelah Rahmat Mokodongan lengser dari kursi sekretaris daerah (Sekda) Provinsi, belum ada lagi pejabat asal Bolmong Raya yang mengikuti jejak Rahmat menempati posisi strategis di jajaran kabinet Gubernur Sulawesi Utara.

Saat ini hanya tersisa tiga pejabat Asal BMR yang ada kabinet Gubernur Olly Dondomkambey, yakni Muhammad Rudy Mokoginta mendapatkan posisi Asisten II Pemprov, Bahagia Mokoagow menepati kursi Kadis Capil dan Abdullah Mokoginta sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun dari tiga pejabat itu, tak lama lagi akan berkurang satu orang. Yakni M Rudy Mokoginta yang akan masuk masa pensiun.

Minimnya pejabat putra daerah asal BMR yang ada di pemerintah provinsi, membuat sejumlah kalangan asal BMR ikut prihatin.

Salah satunya,  Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Herri Franky Coloay, menyatakan sudah saatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Bolaang Mongondow Raya (BMR) khususnya Kota Kotamobagu, untuk mengambil bagian di tingkat Provinsi.

“Hasil konsultasi waktu kami ke Pemprov, disana kami temukan beberapa keterangan soal ASN eselon II A dan II B asal BMR yang tidak pernah ada yang mau bertarung di tingkat Provinsi, setelah Rahmat Mokodongan yang kemarin menjadi Sekertaris Provinsi. Saat ini tinggal Bahagia Mokoagow dan Abdulah Mokoginta serta Rudi Mokoginta yang akan memasuki masa pensiun yang ada di Pemprov,” kata Herri.

Kurangnya putra dan putri daerah di kanca ASN Pemprov, menurut kader partai Gerindra yang kembali mencalonkan diri lagi, akan berdampak pada kebijakan politik. “Sehingga dampak itulah ketika ada kebijakan-kebijakan politik hampir tidak ada keterwakilan kita disana. Contoh ketika Pilkada serentak yang kemungkinan akan diselenggarakan pada tahun 2023 mendatang, kan dua tahun diisi Pjs Walikota, setelah 2023 masa jabatan Walikota dan wakil berakhir,” terang Herri.

Sementara itu anggota DPRD Provinsi Sulut dapil BMR dari Partai Golkar Hi Raski Azhari Mokodompit SH, mendorong para ASN kader BMR agar berani tampil provinsi. “Di BMR banyak kader-kader potensi seperti pak Tahlis Galang, Asripan Nani, Oskar Manoppo dan beberapa pejabat lainnya. Mereka harus berani untuk tampil berkarir si provinsi. Jika ada open bidding alangkah baiknya ambil bagian,” kata Raski.

Meski demikian, atas nama Fraksi Golkar, Raski menaruh harapan penuh kiranya Gubernur dapat memperhatikan kader-kader BMR. “Terutama yang sudah berada di provinsi. Begitu juga yang berada di lima daerah di BMR,” harap Raski.

 

Konni Balamba

 

BERITA TERBARU