TOTABUAN.NEWS, BOLTIM – Pedagang Pasar Ambang Modayag yang ada di desa Purworejo Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengeluhkan aksi dari oknum yang menarik uang retribusi dari pedagang tanpa ada SK.

Menurut ungkapan dari para pedagang, mereka sering ditagih uang retribusi dengan nominal yang variatif, mulai dari Rp 5000 hingga Rp 20000, dengan alasan untuk uang kebersihan pasar meski oknum-oknum itu tidak memiliki SK dari dinas terkait.

Salah satu pedagang pasar yakni Evi Pontoh mengatakan, oknum-oknum itu melakukan penagihan retribusi ke pedagang sudah dalam waktu yang lama, namun belum ada tindakan dari dinas terkait.”Sejak 26 Juni 2018 mereka melakukan penagihan,” ujarnya.

Dengan demikian, rencananya para pedagang akan melaporkan ke Pemerintah Kecamatan, Polsek, dan Pemerintahan Daerah dalam hal ini Bupati, tentang adanya hal tersebut.

Sedangkan Mandor Pasar Modayag yang memiliki SK yaitu Muhamad Ramadan mengatakan, ia terganggu dengan kegiatan para oknum itu. Namun Ia tak bisa berbuat apa-apa, padahal ia selaku mandor yang bertanggung jawab menarik retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).”Sering saya menagih retribusi yang sah terkendala, karena sudah didahului oleh oknum-oknum itu, sehingga pendapatan dari retribusi untuk disetor ke Pemerintah Daerah tidak maksimal,” tuturnya.

Selain itu Ramadan mengatakan, Kepala Disperindagkop menyampaikan bahwa pihak yang melakukan penagihan retribusi selain mandor pasar itu tidak sah.”Mereka itu ilegal,” ujarnya menirukan apa yang disampaikan Kepala Disperindagkop Boltim Ramlah Mokodompis. (za)

TOTABUAN.NEWS, BOLTIM – Ruas jalan Desa Bongkudai-Moonow  Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), yang baru 1 Bulan selesai dikerjakan, mulai rusak karena drainasenya tidak rampung dikerjakan.

Melihat hal tersebut, Babinsa Bongkudai Serda Bambang Sektiawan turut prihatin dan ia menilai pekerjaan proyek tersebut asal-asalan, sehingga mulai mengalami kerusakan pada beberapa bagian.”Anggaran jalan ini cukup besar hingga 11 Miliar, tapi sepertinya asal-asalan termasuk drainasenya tidak selesai, adapun drainase yang dikerjakan juga sudah mulai berlobang,” ujarnya. Rabu 9 Januari 2019.

Selain itu kata dia, dengan kondisi jalan yang belum lama dikerjakan cukup merugikan keuangan negara, sebab penggunaannya tidak akan lama karena baru sebulan saja sudah mulai ada kerusakan.”Baru satu bulan jalan sudah mulai rusak, ini menimbulkan kerugian negara,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjut Babinsa lagi, ketika melakukan PHO pada pekerjaan itu, ada permainan sehingga pekerjaan dinilai layak dan selesai dengan baik.”Berarti saat melakukan PHO ada permainan,” sebutnya, dengan nada prihatin melihat pekerjaan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu yang lama.

Diketahui, Proyek itu dikerjakan oleh PT. Berlian Aseals Murni dengan jumlah anggaran Rp 11,9 Milliar,  lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. (za)

TOTABUAN.NEWS, BOLTIM –  Sebanyak 85 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Boltim harus mengebalikan uang negara yakni Tuntutan Ganti Rugi (TGR). ” Ada 85 PNS yang kena TGR. Jadi TKD yang akan mereka terima tshun ini dipotong 20 persen. Karena jumlah TGR mencapai Rp 107 juta terhitung dari 2010,” sebut Kaban Keuangan Oskar Manopo.

Dia menekankan keputusan tersebut berdasarkan perintah bupati. “Ini perintah bupati, sebab sudah beberapa kali mereka tidak datang melunasi, maka kami ambil kebijakan untuk memotong TKD,” katanya.

Lamiutnya, jenis TGR dari semua PNS tersebut bervariasi mulai ratusan ribu hingga puluhan juta. “TGR 2010 mencapai Rp 92 juta, sedangkan 2017 Rp 15 juta,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Boltim Muhammad Assagaf menekankan, sudah memanggil kepala Badan Keuangan, untuk memotong 20 persen, agar mereka masih bisa merasakan TKD. “Saya memang minta agar TKD dipotong 20 persen. Jangan semuanya, karena TKD juga diperlukan,  apalagi awal tahun,” katanya. Sembari menambahkan total  TGR di Boltim baik PNS maupun pihak ketiga di bawah Rp 3 miliar. Namun Rp 800 juta sudah sulit ditagih, karena orangnya sudah  meninggal dunia dan pensiun. (Za)