KPU Boltim Merasa Dikecewakan

0
231
Sudah Saatnya Pejabat Boltim Dievaluasi
Hendra Damopolii
Hendra Damopolii
Hendra Damopolii

TOTABUANEWS, Boltim – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) merasa dikecewakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim. Hal itu disebabkan, adanya pemangkasan anggaran oleh Pemda untuk pelaksanaan Pilkada 2015 yang sudah disetujui oleh DPRD.

Sehingganya, KPU menemui langsung Bupati Sehan Landjar.  Kedatangan KPU dengan maksud mempertanyakan persoalan kurangnya anggaran yang disetujui. Ketua KPU Boltim Hendra Damapolii pada koran ini mengatakan sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan pemangkasan jauh dari perkiraan. “Usulan kami sebelumnya sebesar Rp17 M yang turun sampai Rp13.2 M yang akhirnya saat pengajuan ke DPRD tinggal Rp6.5 M dan sudah disetujui, tentu kami sangat menyayangkan sikap Pemda atas pengajuan anggaran karena terkesan akan gagalkan tahapan Pilkada,” kata Damopolii.

Menurutnya ini yang akan dikoordinasikan ke Bupati, karena KPU tidak akan ambil resiko.”
Kalau anggaran tetap dipaksakan hanya sebesar yang sudah disetujui, maka KPU akan ambil opsi yakni meminta penundaan pilkada langsung, bayangkan kalau dengan estimasi anggaran sebesar Rp6.5 M maka sebesar Rp4.8 M hanya untuk pembayaran honorarium operasional lembaga adhock PPK, PPS dan KPPS yang ada di 80 desa,” kata Damopolii yang ikut diiyakan oleh Ronal Limbanon SH.

Sekretaris KPU Arfan Palima mengatakan dengan kurangnya persiapan anggaran, takutnya tahapan pilkada akan berhenti ditengah jalan. “Melihat estimasi anggaran yang sudah disetujui ini membuat tahapan jadi polemik karena akan ada keterlambatan pembayaran honorarium lembaga adhock ditingkatan,” kata Palima.

Sementara itu salah satu anggota Banggar Dekab Boltim Sofian Alhabsy, mengatakan bahwa KPU tidak perlu risau soal anggaran.” Kalau memang nanti tidak cukup, masih bisa dibijaki atas adanya dana Silpa tahun 2014 ini, karena pasti banyak dana tersisa yang tidak habis terpakai,” ujar Alhabsyi.

Dia menambahkan KPU harus memberikan usulan yang rill kepada Bupati.” Yang jelas DPR siap menyetujui anggaran penambahan, asalkan KPU menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran kepada Bupati dengan jelas,” tambahnya.

 

Peliput: Edmon Mamonto

Editor: Konni Balamba

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.