TOTABUANEWS.COM KOTAMOBAGU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Hi Abdul Kadir Mangkat SE, saat ini masih menuggu surat koordinasi dari Bupati Bolmong Salihi Mokodongan terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Hi Yusuf Mooduto SSos.
Koordinasi antara pimpinan DPRD dan Bupati sesuai dengan surat keputusan nomor 61 tahun 2013 dari Gubenur Sulawesi Utara SH Sarundajang, tentang pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolmong Yusuf Mooduto, dan penggangkatan Muhtar Mamonto, menggantikan Mooduto.
Dalam surat itu, gubernur juga meminta agar pimpinan DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.
“Surat tersebut akan menjadi dasar hukum DPRD menggelar Banmus untuk memutuskan jadwal pelantikan pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD yang baru,” ujar Mangkat di Kantor DPRD Bolmong, Selasa (25/3) kemarin.
Sebelumnya, Ketua DPC PPP Bolmong, Faisal Ani, menuding elit Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Bolmong, terlibat dalam konspirasi terhambatnya proses PAW terhadap mantan ketua DPC PPP Bolmong itu.
“Hentikan konspirasi golkar. Ini kan urusannya partai PPP, kenapa Golkar yang kebakaran jenggot. Jadi kami minta ketua DPRD melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku pimpinan DPRD,” tegasnya.
Bahkan, Faisal menegaskan akan menurunkan masa PPP untuk melakukan aksi di DPRD demi menuntut hak partainya. “Kalau sampai rabu (27/3) besok, tidak ada kejelasan maka masa dari PPP akan turun aksi menuntut hak partai. Kalau proses ini masih di buat lama-lama maka PPP akan menuntut pimpinan DPRD. Yang pasti proses selama dua tahun, menjadi seperti ini, karena ulah pimpinan DPRD yang merupakan kader partai golkar,” tandasnya.(hsd)
