TNews, ACEH SINGKIL — Pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil 2026 berujung panas dalam rapat paripurna DPRK, Rabu (8/4/2026). Sikap fraksi terbelah, bahkan memunculkan perbedaan pendapat di internal masing-masing fraksi.
Dua fraksi, yakni Fraksi Sahabat dan Fraksi Gerakan Pembangunan Berkarya (GPB), secara tegas menolak rancangan anggaran tersebut. Sementara Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima.
Penolakan Fraksi Sahabat disampaikan juru bicara Taufik yang menilai sejumlah kebijakan anggaran belum menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat. Mereka menyoroti rencana pengadaan mobil dinas bupati di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas, terutama pascabanjir.
Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai terlalu tinggi dan berisiko tidak tercapai. Fraksi ini juga mempertanyakan rencana pembelian lahan sekolah rakyat di Gunung Meriah, sementara beberapa kewajiban pembayaran lahan fasilitas umum belum tuntas.
Sikap serupa disampaikan Fraksi GPB. Ketua fraksi Rizky Ardiansyah menilai belum ada kejelasan komitmen pemerintah daerah terhadap program sekolah rakyat. Mereka juga menyoroti dugaan kurang transparannya penyaluran bantuan bagi korban banjir serta penggunaan dana transfer pusat yang dinilai belum tepat sasaran.
Di sisi lain, Fraksi NasDem melalui ketuanya, Desra Novianto, menyatakan menerima Raqan APBK 2026 tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Namun, jalannya rapat tidak sepenuhnya mulus. Sejumlah anggota dewan melontarkan interupsi, bahkan ada yang tidak sejalan dengan sikap resmi fraksinya. Di Fraksi Sahabat, hanya sebagian anggota yang menandatangani dokumen pandangan akhir. Hal serupa juga terjadi di fraksi lain.
Ketua DPRK Aceh Singkil, Amaliun, menilai perbedaan sikap seharusnya diselesaikan di tingkat internal fraksi sebelum dibawa ke forum paripurna. Ia akhirnya menskors rapat untuk berkonsultasi dengan pemerintah provinsi terkait langkah lanjutan.
“Belum pernah terjadi dinamika seperti ini. Hasilnya akan kita konsultasikan, apakah dilanjutkan melalui qanun atau mekanisme lain,” ujarnya.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sekitar Rp811 miliar, sementara belanja mencapai Rp822 miliar. Hingga rapat diskors, pembahasan APBK belum mencapai kesepakatan final.* (Munawan)
