ADVETORIAL, BOLTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Gelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Boltim Tahun 2017, Senin (19/03/2018).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Marsaoleh Mamonto, didampingi Wakil I Ketua Hj Sumardia Modeong, Wakil II Ketua Efendy Muaya, dihadiri Bupati Boltim Sehan Landjar, Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Muhamad Assagaf, Danramil Kotabunan, para Asisten Sekda, Kepala SKPD dan sejumlah sangadi.
Ketua Dewan menyampaikan Sebelum diparipurnakan sudah dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Boltim. “Rapat telah melalui badan musyawara, hari ini kita agendakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2017,” kata Marsaoleh.
Bupati Sehan Landjar dalam kesempatan tersebut berterimah kasih kepada DPRD Boltim sebagai mitra pemerintah untuk saling melengkapi dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Berbagai aspek pemerintahan daerah yang tertuang dalam LKPJ 2017 yang telah disusun secara komprehensif. serta memberi efek informasi, agar dapat dipahami dan dibahas secara internal. “LPKJ diserahkan dan akan ditetapkan melalui keputusan DPRD yang membuat rekomendasi melalui catatan strategis berisi saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan dalam satu tahun 2017,” ujar Bupati.
Penyampaian LKPJ kepala daerah tersebut, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas yang disampaikan kepada DPRD sebagai mitra kerja Pemda, yang mengemban fungsi lembaga wakil rakyat. “Mekanisme LKPJ kepala daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam mengevaluasi kondisi kinerja Pemda yang telah dilaksanakan sepanjang 2016,” jelas Sehan.
Kemitraan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif merupakan sebuah gambaran paradigma baru dalam mensinkronkan arah kebijakan Pemda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan yang harmonis, serta menciptakan sebuah dinamika yang konstruktif dalam melaksanakan berbagai program, untuk kemajuan daerah yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD,” ujar Sehan.
Dalam pandangan umum, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat Kebangsaan, dan Fraksi PDI Perjuangan sepakat menerima LKPJ tahun anggaran 2017 dibahas ke tahap selanjutnya.
Dicky Mamonto
