Totabuanews.com, Lolak – DPRD Bolaang Mongondow berharap, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, lebih transparan dan akuntabel.
Lima fraksi masing-masing diwakili juru bicaranya mengharapkan, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Salihi B Mokodongan dan Yani R Tuuk, dalam mengelolah pemerintahan berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran di Tahun 2013.
“Sebagai wujud transparansi, APBD bisa diakses oleh masyarakat,” ungkap juru bicara Fraksi Persatuan Nurani (FPN) Lutmadi Tongkad.
Fraksi Pancasila oleh Yusra Al-habsi juga menekankan hal yang sama. “Selama ini, dewan hanya diberi buku APBD yang belum bernomor. Kami berharap, buku APBD yang hasil evaluasi yang diberikan kepada kami,” terang mantan aktifis PMII ini.
Hal itupun dikuatkan oleh Fraksi Demokrat (FD) oleh Delti Sandra Kaligisi dan partai pengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui juru bicaranya Welti Komaling.
Tak ketinggalan, Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui Marthen Tangkere mengharapkan Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang dibentuk atas semangat transpanrasi harus diberdayakan oleh pemerintah.
“Seperti kita ketahui, lembaga transparansi pertama yang hadir di Indonesia adalah di Bolmong. Olehnya, kami meminta, Komisi Transparansi harus diberdayakan,” ujar nya.
Terpisah, Guesman Laeta, ketua Komisioner KTP mengapresiasi keinginan legislatif agar pengelolaan APBD 2013 lebih transparan.
“Buku APBD bukan barang tabu. Keterbukaan bukan berarti ‘telanjang bulat’. Dengan transparasi dalam pengelolaan keuangan, akan memberi dampak positif bagi pemerintah. Transparansi akan menjadi filter terjadinya penyimpangan,” pungkas Laeta. (githo/kon)
