TOTABUANEWS, BOLMONG – Polemik dualisme kepanitian Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang kedua panitia mengklaim mendapat rekom dari DPD KNPI Bolmong dan karateker KNPI DPD Provinsi.
Hal itu ditanggapi Ketua DPD KNPI Bolmong, Anhar Pasambuna bahwa SK Karakteker kepada Awaludin Pangkey oleh DPD KNPI Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua DPD KNPI Provinsi Jackson Kumaat, perlu ditinjau kembali oleh DPD Provinsi.
“Jika benar telah dikarakteker, maka saya pertanyakan SK Musda KNPI Bolmong periode 2015-2017, sampai hari ini DPD Provinsi belum serahkan kepada saya,” ungkap Anhar, (26/3/2018).
Sejak dilantik Bulan Maret tahun 2015 di Desa Lobong Kecamatan Passi Barat yang dihadiri langsung oleh mantan Bupati Bolmong Salihi Mokodongan, Mantan Ketua DPD KNPI Bolmong Aditya Anugerah Moha serta dilantik dan dihadiri langsung oleh Ketua DPD KNPI Bolmong Jackson Kumaat.
“Sampai selesai masa jabatan saya belum kunjung menerima SK dari DPD Provinsi, saya berapa kali berkunjung ke DPD Provinsi tapi tak kunjung diserahkan. Saya heran dilantik tapi SKnya tak diserahkan,” katanya.
Sehingga untuk melaporkan struktur kepengurusan kepada Pemkab Bolmong melalui Kesatuan bangsa dan politik, sampai akhir masa jabatan tidak terdaftar. Dikarenakan struktur kepengurusan tak kunjung diserahkan.
“Untuk minta dana hiba saja dari pemerintah bolmong tak dilakukan, dikarenakan permintaan dana hiba harus di lampirkan SK dan struktur pengurus KNPI Bolmong. Dan ini tentu sangat merugikan saya, jika karakteker ada maka ini perlu saya pertanyakan dasarnya apa,”tegas Anhar.
Anhar pun mengancam, akan melaporkan kepada penegak hukum terkait tak diserahkannya SK tersebut.
“Saya akan polisikan nanti DPD Provinsi yakni Awaludin Pangkey CS, bila masalah ini akan panjang dengan pasal perbuatan tak menyenangkan,” tegasnya.
Peliput: Ebby Makalalag
