TOTABUANEWS, BOLMONG – Adanya pernyataan Ketua Kordinator Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bogani, yang menuding ada indikasi dugaan oknum anggota DPRD Bolmong menerima suap untuk pengurusan perijinan PT Sulenco Bohusami Cemen sebesar Rp.1,8 miliar.
Dengan adanya tudingan itu, mendapat reaksi keras dari Ketua Pansus PT Conch DPRD Bolmong, Yusra Alhabsy. pihak pansus langsung melakukan konferensi pers diruang komisi II, Rabu (2/8/2017).
Menuruta Yusra, bahwa apa yang telah ditudingkan di lembaganya, merupakan fitnah dan merusak nama baik DPRD Bolmong.
“Kami sungguh tidak terima pernyataan Ketua aliansi LSM Bogani Yusuf Mooduto. Dan ini tentu mencemarkan nama baik DPRD,” ungkap Yusra.
Untuk itu, Yusra menegaskan. dalam waktu dekat akan melaporkan saudara Yusuf Mooduto ke pihak hukum.
“Kami sudah setuju kelima fraksi DPRD Bolmong yakni fraksi Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat dan fraksi gabungan Kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS), tidak terima tuduhan Yusuf tersebut,” tegasnya.
Bahkan Yusra berkata, jika ada kesepakatan besok (hari ini) lima fraksi ini akan melapor ke Polres Bolmong atau Polsek Lolak.
“Tuduhan aliansi LSM Bogani itu tidak ada dasar, bila ada bukti silakan beberkan, siapa oknum anggota DPRD Bolmong yang menerima suap dari PT Sulenco Bohusami Cement,” kata Yusra, yang turut dibenarkan ketua fraksi Gerindra Esra Panese, Fraksi PAN Masri Daeng Masenge, Fraksi Golkar Marthen Tangkere dan Fraksi KNS.
Terpisah Fraksi PDIP Bolmong Toni Tumbelaka mengatakan, fraksi yang ada di DPRD Bolmong tidak perlu melapor, sebab. Tuduhan aliansi masyarakat tersebut ditujukan ke oknum atau perorangan anggota DPRD Bolmong.
“Jika tidak menerima jangan ditanggapi, biarkan LSM sendiri yang melapor. Kami tidak akan melapor, masih banyak urusan kerakyatan yang semesti diperjuankan,” kilahnya.
Laporan kepihak kepolisian itu, mendapat respon dari aliansi kordinator Ketua LSM Bogani Yusuf Mooduto yang menegaskan, harusnya kami yang melapor bukan DPRD Bolmong.
“Alhamdulillah, DPRD lapor saya dan ini akan menjadi pintu masuk membongkar mafia perijinan di pemkab Bolmong,”ungkapnya lewat telepon genggam.
Bahkan Yusuf menambahkan, pekan depan dirinya dan kedelapan LSM di Bolmong yang tergabung dalam LSM Bogani akan melaporkan kejahatan ini kepada Mabes Polri dan KPK.
“Senin depan saya dan kawan-kawan akan melapor ke penegak hukum di jakarta. Karena mereka yang akan membuka pintu masuk ke kepolisian. Saya ucapkan Alhamdulillah,” pungkas Yusuf.
Pada pemberitaan sebelumnya dia menduga, ada aliran dana Rp1,8 miliar yang mengalir ke oknum pejabat eksekutif dan oknum-oknum anggota DPRD pada waktu itu.
“Uang tersebut diduga untuk memuluskan proses perijinan. Bahkan kami akan minta sidang terbuka. Sebab uang yang diduga pelicin itu, diberikan bervariasi. Ada yang menerima Rp1 miliar, ada yang menerima Rp200 juta, ada yang menerima Rp100 juta. Bahkan ada juga yang dibukakan rekening oleh PT Sulenco untuk membiayai jalan-jalan keluar negeri,” bebernya.
Lanjutnya, jika aliran dana yang disalurkan PT Sulenco karena mendapat tekanan. “Instansi terkait harus diundang untuk klarifikasi aliran dana ini. Pihak Sulenco mengatakan mereka diperas pada waktu mengurus proses perijinan,” bebernya.
Dirinya berani pertanggung jawabkan datanya. Bahkan hadirkan diparipurna DPRD Bolmong.
“Pimpinan perusahaan saya jamin, akan dihadirkan dalam paripurna jika pansus mengundang, karena mereka sudah bocorkan dimana mereka diperas oleh oknum Pejabat,” tambah Yusuf.
Dari delapan LSM yang saat ini tengah mengumpulkan bukti dan data yakni Aliansi LSM Bogani, LSM Merah Putih, LSM Snak Markus, LSM Generasi Bela Pancasila, LSM Aliansi Indonesia, LSM Guntur, LSM Laki, LSM Penjara dan LSM BMCM. Delapan LSM ini meminta juga agar Pansus DPRD terkait masalah PT Conch North Sulawesi Cement, untuk tetap komit dan berani membuka terkait aliran dana Rp1.8 ini.
Peliput: Ebby Makalalag
