TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Maksimalisi pelayanan dalam hal kesehatan, terus dipacu oleh Pemkot Kotamobagu. Salah satunya dengan menggenjot pembangunan fisik, pada sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di daerah itu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu, Dr Salmon Helweldery MA, saat dikonfirmasi mengatakan, salah satu focus pembangunan fisik yang mereka lakukan saat ini, adalah penyempurnaan fasulutas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu yang terletak di Kelurahan Pobundayan.

“Salah satu yang menjadi fokus kegiatan fisik tahun ini adalah pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu,” kata Salmon. Dirinya menambahkan, pekerjaan tersebut adalah penambahan sejumlah bangunan penunjang fasilitas dan pelayanan RSUD Kotamobagu.

Selain itu, berbagai kegiatan lainnya yang terus dilakukan oleh instansi ini berupa program Promosi Kesehatan (Promkes). Program ini cukup penting guna memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara hidup bersih dan sehat, terbebas dari penyakit.

“Promkes juga menjadi bagian penting dalam program tahun ini, selain itu ada juga program lain seperti Jampersal, Jamkesmas, Jamkesda dan lain-lain,” tambahnya.

Diketahui, untuk anggaran Promkes di Dinkes Kotamobagu sekitar Rp 2 Milyar lebih. (eky/jun)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), pada upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Minggu (10/11) yang bertempat di Lapangan Boki Hontinimbang Kotamobagu.

Tatong dalam sambutannya mengajak agar senantiasa mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang gugur dimedan perang. “ Kini bangsa sudah merdeka berkat jasa-jasa pahlawan, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan menghayati dan mengamalkan makna hari pahlawan itu sendiri, bukan hanya seremonial belaka,” kata Tatong.

Selain itu menurut Tatong, Masyarakat yang telah hidup dalam dunia moderen seperti sekarang ini harus bisa menjelma menjadi pahlawan-pahlawan baru dalam konteks kekinian sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini. “Bila dulu berperang melawan penjajah, maka saat ini kita harus berjuang melawan pembodohan, kesewenangan dan menaklukkan hawa nafsu yang membelenggu bangsa ini,” ucapnya.

Tatong juga, sekaligus membacakan Amanat Menteri Sosia RI. Didepan undangan yang hadir. Dihari Pahlawan tahun ini mengangkat tema “Pahlawanku Idolaku”.  Setelah upacara dilanjutkan dengan Ziarah ke TMP Mongkonai, dengan inspektur upacara Kapolres Bolmong, AKBP Hisar Sialagan, SIK.

Dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Walikota, Ketua DPRD, FKPD, Para pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan Sangadi beserta perangkat, para PNS, Veteran, siswa SMP dan SMA serta Mahasiswa se Kotamobagu. (dar/jun)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) memanggil kembali manajemen PT TMP, dipastikan usai pembahasan APBD 2014.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Bolmong Chairun Mokoginta kepada harian ini kemarin. “Saat ini kami sedang memacu proses pembahasan APBD 2014,” kata Mokoginta.

Dengan begitu, lanjut Mokoginta, rencana hearing dengan PT TMP bukan sekedar ‘gertak sambal’, tapi nanti selesai pembahasan APBD. “Kami tetap akan memanggil pihak PT TMP untuk dilakukan hearing,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, masalah PT TMP menguak sejak beberapa bulan lalu. Pasalnya, keberadaan PT TMP dianggap ilegal. Perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan, pengolahan, dan penjualan ikan itu hanya memiliki izin usaha pembuatan es batu. Dan hasil pemeriksaan yang dilakukan BLH Provinsi Sulawesi Utara terhadap PT TMP pada tanggal 28 Mei 2013 silam, berhasil mengungkap 7 (tujuh) temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

Salah satunya menyebutkan PT TMP melakukan kejahatan lingkungan, yakni membuang limbah produksinya ke laut. Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolmong juga menemukan fakta bahwa perusahaan yang berlokasi di Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang ini melakukan pelanggaran Undang-undang Tenaga Kerja, antara lain, upah jauh di bawah UMP, tidak membuat peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, dan tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). (Eky/mas)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Dalam agenda reses DPR RI tahun ini, anggota Komisi IX DPR RI Aditya Anugera Didi Moha (ADM) S Ked, MM, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sulut, melaksanakan sosialisasi kewaspadaan penggunaan obat-obatan dan makanan ilegal, untuk wilayah Bolaang Mongondo Raya (BMR). Sosialisasi yang dilaksanakan Sabtu (9/11) pekan kemarin, dipusatkan Gedung Bobakidan Kotamobagu.

Dalam pantauan, ratusan peserta dari berbagai elemen hadir pada sosialisasi tersebut. Selain ADM, pemberi materi lainnya Kepala Balai POM Manado Dra Susan Gracia Arpan Apoteker M Si dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu dr Salmon Helweldery.

Dalam kesempatan itu ADM mengatakan, program ini sangat penting untuk masyarakat. Sehingga masyarakat akan mengetahui secara pasti, tentang obat-obat dan makanan yang tergolong tidak untuk dikonsumsi.

“Juga masyarakat bisa paham akan komposisi dari makanan dan obat yang baik,” ungkap ADM.

Selain itu, tujuannya agar komunikasi secara intens, informasi yang terbuka dan edukasi positif bisa dicapai oleh pihak pelaksana BPOM Sulut. “Kami Komisi IX sebagai mitra dari BPOM akan tetap menjadi mitra yang baik terutama dalam melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan kemasan,” tandas ADM juga terdaftar sebagai Caleg untuk DRR RI dari Partai Golkar dapil Sulut.

Sementara itu, Kepala Balai POM Manado Dra Susan Gracia Arpan Apoteker M Si menjelaskan beberapa hal terkait obat yang dilarang oleh pemerintah karena pelanggarannya, baik dari segi pembuatan, penyebaran, penjualan maupun pemakaiannya

“Akibat mengkonsumsi obat ilegal dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan Gejala seperti moon face, kegemukkan, Osteoporosis, keracunan bahkan kematian,” sebutnya.

Sedangkan untuk makanan ilegal yakni makanan tidak memenuhi syarat. Banyak terdapat di pasaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuknya dapat berupa makanan kaleng atau kemasan, bisa juga makanan olahan industri RT yang nakal.

“Ciri-ciri produk makanan ilegal kebanyakan adalah makanan impor, tanggal kedaluwarsa telah lewat, label kemasan berbahasa asing. Pada kemasan tidak terdapat nomor registrasi dari BPOM (MD/ML),” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu dr Salmon Helweldery kepada harian ini berjanji akan menindak lanjuti hasil dari Sosialisasi Waspada terhadap obat-batan dan makanan ilegal kepada masyarakat. “Kita akan sosialisasi kepada masyarakat, Sehingga kehidupan sehari-hari terutama mengkonsumsi makanan akan lebih aman,” tandas Salmon. (Kon/Sb)

TOTABUANEWS.COM, Kotamobagu – Pembangunan lapak pedagang kaki lima di lapangan Kelurahan Mogolaing Tahun 2012 silam, dinilai mubazir. Hal ini menyusul, pembongkaran lapak tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotamobagu belum lama ini. Seperti disampaikan salah satu pemerhati pembangunan Kota Kotamobagu Darman Matara.

Menurutnya, pembongkaran lapak tersebut, menandakan kebijakan pemerintah atau instansi teknis dalam hal ini (Disperindagkop) Kotamobagu, terkesan mubazir, karena hanya digunakan kurang dari 1 tahun. Bahkan, Matara menuding perencanaan itu “siluman’ dan diduga hanya mengambil keuntungan.

“Diduga ini hanya untuk mengambil keuntungan lewat dana yang dikucurkan untuk pembangunan lapak tersebut,” ujarnya.

Darman menambahkan, proyek ini juga luput dari pemeriksaan yang terindikasi koruptif. Perencanaan tempat juga dinilai tidak sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lantas hal ini dianggap, bukan menjadi solusi peningkatan ekonomi untuk para pedagang di lapak.

“Harapan kami ke depan penerapan model perencanaan pembangunan semacam ini tidak terulang kembali oleh pemerintahan yang baru. Sehingga anggarannya bisa dimanfaatkan untuk rakyat miskin,” tandasnya.

Sayangnya, Plt Kepala Disperindagkop Hardi Mokodompit yang juga Asisten II Pemkot Kotambagu ketika dimintai keterangan Minggu (10/11) kemarin, enggan memberi komentar. Dihubungi via telepon seluler (08124445xxx) tidak diangkat. Begitupun ketika dikonfirmasi lewat SMS tidak ada balasan. (eky/dar)