TNews, NASIONAL – Gubernur Papua, Lukas Enembe, memrotes penunjukan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Plh Gubernur saat dirinya menjalani pemulihan kesehatan di Singapura. Apa kata Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melakukan penunjukan? “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mempunyai semangat yang sama untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sekaligus pelayanan publik di Provinsi Papua berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangannya, Minggu (27/6/2021).
Seperti diketahui, posisi Wagub Papua kini juga kosong setelah Klemen Tinal wafat bulan lalu. Benni menyebut penunjukan Plh Gubernur jadi upaya untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021. Dikarenakan dalam proses penyalurannya memerlukan dokumen yang ditandatangani oleh kepala daerah. “Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Benni. Hal ini disampaikan Benni saat berkunjung ke Jayapura, Papua. Dia berharap kunjungan kerjanya kali ini dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi.
Penunjukan Plh Lumrah Terjadi
Benni juga menjelaskan penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) kepala daerah lumrah terjadi. Hal ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). “Penunjukkan Plh. kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni. Meski demikian, Benni juga mengamini bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, sehingga membangun komunikasi dengan setiap lapisan pemerintahan menjadi salah satu kuncinya.
“Kondisi antara satu daerah dengan daerah yang lain tentu berbeda-beda, dinamika yang terjadi di satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama, kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana,” jelasnya.
Protes Lukas Enembe
Sebelumnya diberitakan, Lukas Enembe menolak penunjukan Sekda Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua. Lukas menuding penunjukan Dance tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Pernyataan Lukas itu disampaikan juru bicaranya, M Rifai Darius. Rifai mengungkapkan penunjukan Dance itu tidak dikoordinasikan kepada Lukas sebagai Gubernur Papua yang masih aktif. Rifai mengatakan Lukas pun akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, Lukas disebutnya akan memberi penjelasan kepada rakyat Papua mengenai hal itu.
“Dalam waktu dekat Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe akan melaporkan dugaan maladministrasi ini kepada Presiden Republik Indonesia dan juga akan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Papua. Sehubungan dengan itu, masyarakat Papua diminta tetap bijak dalam menerima dan menyaring segala bentuk informasi yang keliru berkaitan dengan Gubernur Lukas Enembe. Gubernur meminta agar Rakyat Papua tidak terprovokasi atas isu apa pun. Kita jaga keamanan tanah Papua ini bersama-sama dan mari hindari segala aktivitas yang bersifat destruktif dan inkonstitusional. Papua adalah tanah yang penuh damai. Sebab, kasih menyertai kita semua,” papar Rifai.
Sumber : detik.com
