TNews, MANADO – Partai Golkar Sulut sudah bersikap tegas kepada James Arthur Kojongian (JAK), atas dugaan video viral perselingkuhannya dengan salah satu perempuan cantik asal Manado. Partai Golkar sudah menonaktifkan JAK dari jabatan ketua harian Partai Golkar Sulut.
Namun bagaimana dengan posisi JAK sebagai salah satu pimpinan di DPRD Provinsi Sulut?
Menurut Ketua DPRD Sulut Fransicus Andi Silangen pihaknya akan menggelar rapat terkait kasus JAK itu. “Saya sudah mendengar informasi itu. Kita akan rapat,” singkat Silangen.
Sementara pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut juga akan mengambil langkah. Seperti disampaikan Ketua BK Sandra Rondonuwu. “BK DPRD provinsi adalah lembaga yang menangani persoalan etika dan moral anggota DPRD. Jadi harus dibedakan dulu. BK bukan lembaga hukum. Tugas BK melihat dan mengkaji terkait hal-hal yang dilakukan anggota DPRD, yang dianggap melanggar etika dan moral,” tukasnya.
Lanjut Saron, sapaan akrab srikandi PDI Perjuangan ini, masalah JK akan dibicarakan penanganannya melalui rapat BK. “Saya sudah konsultasi dengan teman-teman BK, kita akan rapat. Persoalan dipanggil atau tidak, nanti BK yang tentukan. Karena kita harus tentukan buktinya dulu,” tandas legislator dapil Minsel-Mitra ini.(*)
