TNews, MANADO – Kasus pelanggaran kode etik wakil ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) yang mempertontonkan prilaku buruk, menyeret istrinya dengan mobil di depan umum, bahkan videonya sempat viral, masih terus bergulir. Meski posisi JAK di Partai Golkar sudah bisa dikatakan aman, namun tidak di lembaga DPPRD Sulut.
DPRD Sulut tetap bersikukuh pada hasil paripurna memberhentikan JAK dari kursi DPRD Sulut. “Dalam hukum semua punya hak. Tapi, di DPRD Sulut kita berdasarkan hukum yang berlaku dimana DPRD adalah lembaga yang punya kewenangan. Kalau mereka (Golkar, red) ingin memberikan tanggapan lewat sanggahan yah dipersilahkan,” kata Ketua DPRD Sulut Andi Silangen.
Sementara itu, berbagai kalangan mendesak DPRD Sulut seceparnya memproses kasus JAK yang saat ini sudah di meja Kemendagri. “Saya menyarankan pimpinan DPRD Sulut melalui Badan Kehormatan mendorong percepatan proses ini di Kemendagri,” ujar mantan anggota DPRD Sulut Ruben Saerang.
Di sisi lain, Ruben Saerang menilai predikat Golkar sebagai partai besar dan tua di Indonesia tidak sejalan dengan keputusan politiknya. Golkar Sulut, sebut Ruben, tidak peka mendengar suara batin rakyat terkaih kasus amoral yang dilakukan JAK.
“Masalah ini sudah beredar luas di media sosial. Ada tindakan tidak terpuji dilakukan. Publik menyaksikan itu termasuk anak cucuk kita. Tapi justru sang pelaku dimanjakan partainya,” tegas Ruben.
Menurut Saerang, DPD I Golkar Sulut seharusnya menghormati keputusan lembaga terhormat DPRD Sulut yang memberhentikan JAK sebagai pimpinan. “Mestinya searah partai searah dengan DPRD. Jangan menciptakan perbedaan pandangan, dan menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Staf Khusus Gubernur Sulut ini.
Tim Totabuan News
