TNews, KOTA BINJAI – Dalam upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam konteks politik, kedua lembaga LSM P3H/LPPASRI di Kota Binjai akan melaporkan 8 ASN pejabat Pemko Binjai ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Dugaan pelanggaran muncul setelah ke-8 pejabat tersebut menghadiri petahana Amir Hamzah sebagai Balon Walikota Binjai periode 2024-2029 dan mendaftar ke Partai Golkar di Jalan Chandra Kirana Binjai Kota.
Zulkifli Gayo, perwakilan LSM, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat ASN Pemko Binjai.
BACA JUGA : Delapan Pejabat Pemko Binjai Diduga Langgar Netralitas, Ini Daftar Namanya
“Pelanggaran tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis,” tegas dia.
Di antara nama-nama pejabat yang dilaporkan termasuk Pejabat Kesbangpol Pemko Binjai, Pejabat Kepala Dinas Dispora Pemko Binjai, Pejabat Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD Pemko Binjai), dan lainnya.
Pelanggaran yang diduga meliputi berbagai bentuk keterlibatan dalam politik praktis seperti mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, menghadiri deklarasi bakal calon, dan bergabung menjadi anggota partai politik.
BACA JUGA : Turut Antar Amir Hamzah daftar Calon Wali Kota, Kaban Kesbangpol Binjai: Kami Loyal kepada Pimpinan
Diketahui, pentingnya netralitas ASN dalam pemilu ditegaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menegaskan asas “Netralitas” sebagai salah satu asas dalam kebijakan dan manajemen ASN. Netralitas ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh ASN tanpa adanya pengaruh politik yang memihak, serta untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat.
KASN akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menegakkan netralitas ASN dalam pemilu dan memastikan integritas dalam pemerintahan daerah.
Peliput : Nanda Putra
